Tutup DAPATKAN BUKU:

Karya Sastra, Seni Budaya, Jurnalistik dan lain sebagainya

Kontak: 081365007573


Riau

Ratusan Buruh PT Adei Unjuk Rasa di Kantor D ...

DURI (RIAUPOS.CO) - Sekitar 700 buruh PT Adei Plantation and Industry di bawah koordinasi pengurus Serikat Buruh Riau Independen (SBRI) mendatangi kantor Disnakertrans Kabupaten Bengkalis di Jalan P

Pekanbaru

APBD-P Riau Masih Dievaluasi Mendagri

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Proses supervisi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2014 Provinsi Riau sedang berproses di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Ditargetkan proses itu tu

Nasional

Jokowi : Semua Mafia

SURABAYA (RIAUPOS.CO) - Presiden terpilih Joko Widodo memaparkan banyak persoalan di negeri ini yang terjadi karena mafia bebas berbuat seenaknya.Selain terkait BBM, dia juga menengarai mafia juga


PT MAN Bantah Pernyataan Kades Payung Sekaki

Rabu, 01 Agustus 2012 12:13 | Rokan Hulu | Riau Pos



PEKANBARU - PT Merangkai Artha Nusantara (PT MAN) membantah pernyataan Kepala Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara, yang mengatakan perusahaan melakukan sweeping ke desanya.

Seperti yang diberitakan, Senin (30/7), Kepala Desa, Jon Hendri Lubis menyebut, sejumlah karyawan dengan menenteng laras panjang masuk ke desa dan membuat masyarakat jadi takut.

Pihak perusahaan, seperti yang disebutkan Manajer Kebun dan PKS, Junaidi Ilyas tidak pernah melakukan sweeping apalagi dengan menggunakan senjata.

Tidak pernah ada baik karyawan maupun aparat atas permintaan perusahaan yang menakut-nakuti warga. Karyawan dengan desa-desa di daerah kebun kami memiliki pergaulan seperti biasa dan tetap menunjukan keramahan. Kalaupun ada pengamanan, itu prosedur patroli keamanan perusahaan layaknya perusahaan lain yang mengamankan arealnya,’’ kata Junaidi, Selasa (31/7).

Mengenai persoalan yang timbul dijelaskan kuasa hukum perusahaan, Sanggam Marbun SH. Disebutkannya, tahun 1995 PT MAN mengadakan perjanjian untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan petani plasma sistem KKPA.

Di dalam perjanjian itu ada tertulis jika masyarakat tidak dapat menyediakan lahan inti kepada perusahaan, maka masyarakat membagikan lahan melalui perbandingan 50:50 dengan perusahaan.

‘’Lalu melalui perjanjian itu dikumpulkanlah setifikat tanah warga sehingga di kemudian hari kerja sama itu menghasilkan sehingga perusahaan dan warga sama-sama menikmatinya. Ternyata ada hal yang tidak dipenuhi warga, lalu tahun 2006 ada lagi kesepakatan lahan yang dibagi menjadi 60 persen warga, 40 persen perusahaan,’’ kata Sanggam.

Agar kepemilikan tertib dan sesuai dengan kenyataan terkini, maka sertifikatnya harus diperbarui. Untuk memperbaruinya mesti melalui proses pemutihan.

‘’Nah, proses pemutihan ini harus pula ada SK bupati sebagai syarat ke BPN. SK Nomor 509/2010 ini dipakai oleh Jon Hendri Lubis sebagai dasar mereka mengklaim memiliki lahan di areal milik perusahaan. Yang sangat disayangkan, SK itu keluar dengan nama-nama petani yang bukan peserta KKPA seperti yang disepakati pada 1995 dulu. Lebih sayangnya lagi, di atas tanah yang sudah bersertifikat ini dikeluarkan pula SKT oleh Kepala Desa. Akibat klaim yang dilakukan pihak Jon Lubis, pengurusan sertifikat termasuk untuk petani plasma jadi tersendat,’’ ujar Sanggam.

Sehingga baik Junaidi maupun Sanggam mengatakan bahwa apa yang disampaikan Kepala Desa merupakan hal yang tidak benar dan malah bertolak belakang dengan kejadian sebenarnya. ‘’Jadi kami membantah keterangan yang disampaikan Kepala Desa,’’ katanya.(fas/rpg)



Komentar

Jadilah yang pertama memberi Komentar
Sudah Daftar ? Silakan Login.
Nama :
*
Email :
*
Kode Keamanan

Komentar :

Tersisa karakter.