Tutup DAPATKAN BUKU:

Karya Sastra, Seni Budaya, Jurnalistik dan lain sebagainya

Kontak: 081365007573


Riau

Wagubri Terima Penghargaan Pengelolaan Keuan ...

SERAHKAN PENGHARGAAN: Wakil Presiden RI Boediono menyerahkan penghargaan kepada Wakil Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman di Jakarta, Jumat (12/9/2014). JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Wakil Presiden (Wapres) RI Boediono, memberikan penghargaan atas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel kepada Provinsi R

Pekanbaru

Tarif Dinaikan, Hari Ini Listrik Dipadamkan ...

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -  Harapan warga ada peningkatan pelayanan agar pelayanan PLN bisa meningkat pasca kenaikan tarif dasar listrik ternyata

Nasional

Mercy untuk Menteri Jokowi Dibatalkan

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Karena mendapat gelombang penolakan besar, Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) membatalkan pembelian mobil Mercedes-Benz untuk kabinet Jokowi-JK nanti. Setneg menyerahkan

OPINI PEMBACA

Redesign Pilkada

Pertama, pijakan kita tentu berangkat dari uji materi judicial review/JW) UU Nomor 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) oleh Koalisi Masyarakat Sipil (Effendi Gazali) pada 2013 lalu. Salah satu poinnya, meminta MK membatalkan sejumlah pasal dalam UU tersebut. Yaitu Pasal 3 ayat (5) UU PPWP yang menyatakan; Pilpres dilaksanakan setelah pemilu DPR, DPD, dan DPRD....


Riau Masih Ada Peluang Rekrut CPNS

Kamis, 14 Juni 2012 12:15 | Riau | Riau Pos



PEKANBARU
- Masih ada harapan masyarakat Riau untuk bisa mengikuti tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2012 dari pelamar umum. Sebab kuota CPNS belum dipatok mati pada angka 13.873.

Peluang kuota untuk bertambah lagi masih terbuka lebar karena instansi pusat dan daerah masih diberikan kesempatan  memasukkan usulan formasi CPNS 2012 hingga akhir Juni 2012.

Formasi yang diusulkan dibatasi untuk kategori tenaga pendidik, kesehatan dan mendesak. Bila lewat Juni 2012, usulannya akan dimasukkan untuk kebutuhan 2013.

Perlu diketahui, formasi CPNS untuk tahun ini dialokasikan sebanyak 72 ribu dari honorer, dan sekitar 60 ribu dari pelamar umum.

‘’Untuk formasi tahun 2012, kami telah menerima usulan formasi dari 85 daerah, tetapi hanya 20 yang telah melengkapi dengan Analisa Jabatan (Anjab), Analisa Beban Kerja (ABK) serta proyeksi kebutuhan pegawai hingga lima tahun ke depan,’’ kata Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Ramli Naibaho kepada wartawan di Jakarta, Rabu (13/6).

Bagi yang tidak melaporkan dengan benar, sesuai dengan kebijakan moratorium, tidak diberi alokasi formasi PNS.

‘’Bagi yang masih ingin mengajukan formasi, diberikan kesempatan hingga akhir Juni, karena sudah harus masuk dalam pembahasan APBN. Kalau memasukkan sesudah bulan Juni, maka akan masuk dalam prioritas untuk tahun 2013,’’ tambah Ramli.

Setelah usulan lengkap, terangnya, pemerintah akan menetapkan formasi CPNS. ‘’Hingga saat ini kami belum menetapkan berapa formasinya. Karena data-data yang masuk masih harus dianalisis,’’ ujarnya.

Senada itu Kasubdit Humas dan Protokol Badan Kepegawaian Negara (BKN) Petrus Sujendro mengatakan, untuk saat ini masih dalam tahap pemasukan usulan formasi CPNS dari kategori pelamar umum. Sedangkan honorer K1, kuotanya juga belum ditetapkan karena masih dalam verifikasi validasi tahap kedua.

‘’Untuk formasi CPNS dari kategori pelamar umum dan honorer K1 belum ditetapkan. Kalau sudah ada pasti BKN diinformasikan juga oleh Kemenpan-RB,’’ terangnya.

Kepala Biro Humas BKN Aris Windiyanto malah tampak kaget dengan adanya pemberitaan yang menyebut kuota CPNS 2012 sudah ditetapkan, termasuk kuota untuk sejumlah provinsi dan kabupaten/kota, serta instansi pusat.

‘’Siapa yang bilang? Wah, belum ada data masuk pada saya,’’ ujar Aris saat dihubungi kemarin.

Sementara itu Sekretaris Menpan-RB Tasdik Kinanto mengatakan, jika formasi CPNS bisa ditetapkan Juli, maka seleksi CPNS reguler sudah bisa dilaksanakan Agustus.

‘’Kita harapkan Agustus bisa dimulai, tapi itu tergantung kesiapan daerah juga. Kalau tidak siap ya bisa molor. Yang jelas seleksi CPNS untuk pelamar umum akan dilakukan serentak agar satu pelamar tidak bisa melamar di beberapa instansi,’’ paparnya.

Untuk diketahui dari laporan 12 pemerintah kabupaten/kota termasuk Pemprov Riau, belum ada satupun mendapatkan kepastian dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (MenpnRB) untuk menyelenggarakan tes CPNS.

Padahal Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN-RB) Eko Prasojo mengatakan, pihaknya telah menyetujui izin prinsip kuota formasi. Izin prinsip tersebut ditetapkan untuk 17 instansi Pemkab/Pemko, 3 instansi Pemprov, dan 22 instansi pusat.

Kuota CPNS baru dari pelamar umum yang sudah ditetapkan untuk instansi daerah adalah 1.904 kursi.

Sedangkan untuk instansi pusat adalah 11.733 kursi. Selain itu juga ada kuota CPNS baru untuk seleksi ulangan di Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, sebanyak 236 kursi. Jadi, total ada 13.873 kuota.

Sementara Pemerintah Provinsi Riau masih melakukan proses penyusunan Analisis Jabatan (Anjab). Kondisi itu tentunya Provinsi Riau tidak termasuk tiga pemerintah provinsi se-Indonesia yang telah mendapatkan izin prinsip dari Kemen PAN-RB.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Zaini Ismail kepada Riau Pos, Rabu (13/6) saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya.

‘’Ya kita sudah berusaha, jika itu keputusan pemerintah pusat mau bagaimana lagi,’’ ungkap Zaini.

Menurutnya, proses perekrutan CPNS kali ini memang sedikit memberatkan, karena daerah harus melengkapi pemberkasan tentang Anjab. Tidak hanya itu, ABK dan prediksi keperluan pegawai ditahun yang akan datang juga harus dilengkapi.

‘’Kondisi itu ibarat buah simalakama. Yang penting kita sudah berupaya semaksimal mungkin. Tapi semua tergantung Pusat,’’ kata Zaini.

Menurutnya, untuk kepastian perekrutan CPNS tahun 2012, BKD Riau masih menunggu surat resmi. ‘’Kita tunggu surat resminya. Kalau tidak tahun ini, mungkin bisa tahun depan. Lihat saja nanti,’’ imbuhnya.

Hingga pertengahan Juni ini, baru lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Riau yang mengajukan Anjab yakni Biro Tata Pemerintahan Setdaprov Riau, Dinas Perhubungan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Biro Hukum dan Biro Kesra Setdaprov Riau.

Selain itu, belum ada satu pun pemerintah kabupaten/kota yang mengajukan hasil analisa jabatan sebagai salah satu syarat untuk menyusun formasi CPNS tahun 2012. Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau, Kasiarudin juga mengakui adanya keterlambatan dalam penyusunan Anjab. Salah satu penyebabnya adalah minimnya tenaga analis di instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan Anjab tersebut.

‘’Kita masih tetap berkoordinasi dengan BKD masalah Anjab ini. Kita juga telah surati Satker untuk menyusun Anjabnya terlebih dahulu. Karena memang kita mengalami keterbatasan tenaga analis,’’ tambahnya.

Kasiaruddin mengakui, dengan keterbatasan tenaga analis, pihaknya hanya bisa membahas Anjab untuk dua sampai tiga SKPD saja dalam setahun. Bahkan 2012 ini, pihaknya baru menganalisis jabatan untuk tiga SKPD saja.

Pekanbaru Belum Usulkan Formasi
Sementara itu, Pemerintah Kota Pekanbaru hingga kemarin belum bisa memastikan jumlah formasi CPNS yang akan diusulkan ke pemerintah pusat sesuai dengan jabatan dan beban kerja. Ini karena Pemko belum selesai melakukan penghitungan Anjab dan ABK di masing-masing satuan kerja.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pekanbaru Drs H Hermanius MM mengatakan jumlah formasi CPNS itu baru bisa dikirimkan ke pusat setelah Anjab dan ABK selesai dilaksanakan oleh tim yang sudah dibentuk.

‘’Sekarang ini tim yang sudah kita bentuk masih bekerja. Penghitungan yang selesai kita laksanakan sekitar 60 persen. Kalau sudah selesai semuanya baru bisa kita menentukan berapa jumlah pegawai yang kita butuhkan,’’ ujarnya kepada Riau Pos, Rabu (13/6),ungkapnya.

Hermanius mengaku penghitungan ini belum terlambat karena masa waktu hingga 30 Juni.

‘’Itu artinya waktu kita untuk melakukan Anjab dan ABK itu masih lama. Kita memperkirakan hingga 30 Juni penghitungannya dapat diselesaikan. Hari ini (kemarin, red) kita langsung jemput bola ke masing-masing Satker untuk mengambil hasil Anjab dan ABK yang sudah dilakukan oleh tim di masing-masing Satker,’’ ujarnya.

Hermanius menambahkan, kekurangan pegawai dari masing-masing Satker jumlahnya mencapai 906 orang namun data ini belum didukung dengan perhitungan Anjab dan ABK yang ada.

Di bagian lain, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Rohil belum menerima dan masih menunggu surat dari Kemen PAN-RB berkaitan adanya 17 instansi di kabupaten/kota yang ditetapkan untuk melaksanakan tes CPNS pada bulan Agustus ini.

Saat ini BKD Rohil menyiapkan penyusunan Anjab dan persyaratan lainnya untuk diserahkan kepada Kemen PAN-RB akhir bulan ini. ‘’Yang jelas, kita belum menerima surat dari pusat. Jadi, kita tunggu saja. Kalau surat itu ada dan harus dilaksanakan, ya mengapa tidak. Harus kita laksanakan. Yang jadi persoalan ini, kita kan belum menerima surat,’’ kata Kepala BKD Rohil, Roy Azlan AP yang ditemui Riau Pos, Rabu (13/6) di Bagansiapi-api.

Hanya saja, tambah Roy Azlan, BKD telah menyurati semua satuan kerja (Satker) untuk menyusun analisa jabatan dan persyaratan lainnya.

Sementara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti masih terus melakukan koordinasi ke Kemenpan-RB.

‘’Kita belum tahu Meranti akan melaksanakan tes penerimaan CPNS tahun ini. Namun dikabarkan kita termasuk sebagai kabupaten yang akan melaksanakannya. Kalau pun ada nantinya adalah jabatan-jabatan khusus atau formasi khusus saja yang pasti untuk memastikannya kita akan berkoordinasi ke pusat untuk klarifikasi,’’ ungkap Kepala Bagian Kepegawaian Setdakab Kepulauan meranti, Sariah S Sos MM kemarin.

Sariah mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan penyusunan Anjab setiap SKPD.

‘’Kita sudah minta kepada setiap SKPD untuk segera menyelesaikan anjab segera. Dan paling lambat kita tunggu sebelum 20 Juni, sebab pada tanggal tersebut merupakan deadline untuk mengantarkan Anjab Kepulauan Meranti ke Kanreg BKN XII,’’ terang Sariah.

Kondisi serupa juga terjadi di Dumai. Badan Administrasi kepegawaian daerah (BAKD) Dumai sampai saat ini belum mendapatkan petunjuk mengenai penerimaan CPNS, namun permohonan untuk penerimaan PNS itu sudah pun diajukan ke pusat.

‘’Permohonan pengajuannya sudah kita sampaikan ke pusat, namun kita tetap mengikuti petunjuk dari pusat, nanti jika ada kabar terbaru pasti akan kita sampaikan ke masyarakat,’’ ujar Kepala BAKD Dumai Sepranef Syamsir, Rabu (13/6).

Siak Optimis
Pemkab Siak mengaku optimis bisa melaksanakan penerimaan CPNS tahun ini. Menurut Asisten III Setdakab Siak Drs Jamaluddin batas akhir bagi kabupaten/kota untuk menyerahkan hasil Anjab dan ABK adalah 30 Juni mendatang. “Saat ini kami sedang menyusun Anjab dan ABK, dan dijadwalkan selesai sebelum batas akhir yang sudah ditetapkan,” kata Jamal, Rabu (13/6) di Siak.

Menurut dia, meski kementrian telah mengeluarkan izin prinsip bagi kabupaten/kota, provinsi dan instansi pusat, akan tetapi dalam pelaksanaanya masih ada waktu bagi Siak.

Kabupaten/Kota, provinsi dan instansi pusat yang dikeluarkan izin prinsip itu sebut dia telah menyelesaikan dan menyerahkan hasil Anjab dan ABK, sementara di sisa batas waktu yang ditetapkan itu masih ada peluang untuk melakukannya.

“Karena mereka dulu telah siap, tentu mereka yang duluan. Akan tetapi kita optimis bisa melakukannya,” jelas Jamal.

Hanya saja lanjut dia, dalam rentang batas waktu penyerahan Anjab dan ABK itu jika melebihi batas waktu ketentuan bisa jadi batal dilakukan. Namun, jika penyerahan itu sesuai jadwal, maka Pemkab tinggal menunggu instruksi dari Kementrian saja, bisa jadi beberapa bulan kedepan pasca penyerahan atau malah akhir tahun.

“Saat ini kami konsen menyelasaikan Anjab dan ABK, mengingat waktunya tinggal hitungan hari saja,” ujar mantan Asisten I Setdakab Rohul ini.

Pihak BKD Bengkalis juga belum mengetahui soal rekrutmen CPNS tahun ini. ‘’Saya baru tahu ni, kalau memang ada seleksi CPNS pada Agusutus 2012 ini. Karena setakat ini Bengkalis belum menerima informasi apapun terkait ini,’’ ujar Kabid Analisa dan Kebutuhan Pegawai BKD Bengkalis H Nur Alamsyah.

Menurut Alam pada Kamis pekan lalu, Komisi I DPRD Bengkalis didampingi BKD melakukan kunjungan kerja ke Menpan membahas masalah honorer Pemkab Bengkalis.

Namun dalam kesempatan tersebut, tak ada sama sekali pembicaraaan ataupun informasi terkait akan adanya tes CPNS 2012 pada Agustus mendatang.

‘’Saat kunjungan kerja Komisi I DPRD Bengkalis tersebut disamping menanyakan perihal honorer, juga turut dipertanyakan tentang formasi dari umum. Kemudian juga kita memohon kepada Kemen PAN & RB agar pada 2012 ini mengenyampingkan soal Analisa jabatan (Anjab) dalam penerimaan CPNS, mengingat SDM yang mengetahui tentang Anjab sangat terbatas di Bengkalis,’’ungkapnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Alimuddin RM mengakui hingga saat ini Pemkab Inhil belum menerima surat edaran dan informasi resmi tentang rekrutmen CPNS.

‘’Memang informasi itu sudah saya dengar dan sudah saya baca di koran, namun secara resmi Pemkab belum menerima surat edaran dari pemerintah pusat melalui Kemen PAN-RB, dan untuk 17 instansi di Pemkab/kota itu apakah termasuk Inhil atau tidak, kita belum tau,’’ ungkap Sekda, kepada Riau Pos, di ruang kerjanya, Rabu (13/6).

Sebelumnya, ditambahkan Sekda, Pemerintah Kabupaten Inhil melalui Badan kepegawaian Daerah (BKD) telah menyampaikan usulan dan formasi kebutuhan PNS di Kabupaten Inhil kepada Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi Riau, namun sampai saat ini informasi lanjut mengenai hal itu belum di dapat oleh Pemkab Inhil dari Pemprov Riau.

‘’Kalau nantinya sudah ditentukan, tentu kita sidah menginformasikan termasuk berapa jumlah kuota penerimaan PNS tersebut, serta kapan pelaksanaannya. Yang jelas sampai saat ini kita belum mengetahui kapan kejelasannya. Tapi, jika itu memang sudah di putuskan oleh Kemen PAN-RB ke Provinsi, tentunya pihak Provinsi sudah menginformasikan ke kabupaten/kota. Tapi sampai saat ini hal itu belum ada,’’ terangnya.

Konsentrasi Pengangkatan Honorer
Sementara Pemkab Inhu mengakui jumlah PNS masih mencukupi. Sekretaris Daerah Inhu Drs HR Erisman MSi mengatakan, berdasarkan analisis beban kerja dan jumlah PNS saat ini, maka Pemkab tidak akan menerima CPNS dari jalur umum.

Untuk 2013, Pemkab Inhu akan melakukan pengkajian lagi tentang kebutuhan pegawai baru. Sebab 2012 dan 2013 ada sejumlah PNS yang memasuki masa pensiun.

Sekretaris Daerah Kuantan Singingi, Drs H Muharman MPd memastikan, bahwa Pemkab Kuansing tidak menerima CPNS tahun ini. Akan tetapi, rekrutmen CPNS hanya untuk honorer kategori satu dan dua yang masih dalam proses.

“Ndak ada kita menerima CPNS tahun ini,” ujar Muharman yang dikonfirmasi Riau Pos, Rabu (13/6) terkait adanya 17 instansi pemkab/pemko yang ditetapkan KemenPAN-RB untuk melaksanakan test PNS, Agustus ini.

Menurut Sekda, dikarenakan jumlah PNS di Kuansing sudah terlalu besar, maka pada tahun ini pemkab Kuansing tidak diperbolehkan menerima CPNS. “Ini hasil rapat kita di Batam, tahun lalu,” katanya.

“Belum ada kita terima informasi itu, cuma kita tahun ini hanya menerima honorer kategori satu dan dua, itu saja,” ujar Muharman lagi.

Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Kampar. Tahun ini BKD Kampar berkonsentrasi terhadap proses administrasi pengangkatan honorer Kategori 1 (K1) dan kemungkinan besar tidak melakulan rekrut Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk jalur umum.(jpnn/rio/eko/epp/sah/why/evi/*2/nzr/*1/ari/jps/amy/lim/rpg)



Komentar

Jadilah yang pertama memberi Komentar
Sudah Daftar ? Silakan Login.
Nama :
*
Email :
*
Kode Keamanan

Komentar :

Tersisa karakter.

Check PageRank