Tutup DAPATKAN BUKU:

Karya Sastra, Seni Budaya, Jurnalistik dan lain sebagainya

Kontak: 081365007573

Riau

Kemarau Mulai Ancam Riau

  PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau mengimbau seluruh instansi yang berkompeten di bidangnya untuk mengan

Pekanbaru

Ceceran Tanah di Jalan Dikeluhkan

 Ceceran tanah timbun di Jalan Soekarno-Hatta, dekat Indogrosir dikeluhkan pengendara, Jumat (18/4/2014). Foto: LUKMAN PRAYITNO/RIAU POS   PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Lebih dari sepekan terakhir, pengendara yang melintas di Jalan Soekarno Hatta samping Indogrosir mengeluhkan ceceran

Nasional

Dahlan Iskan: Ada Teknologi, Petani Bisa Hem ...

 Menteri BUMN Dahlan Iskan melihat alat pengering padi yang dibuat mahasiswa Universitas Brawijaya. Foto: jpnn   BANGKALAN (JPNN.com) - Pagi sekitar pukul 09.30 WIB Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan tiba di Desa Plakaran, Kecamatan Aros

OPINI PEMBACA

Mungkinkah Kita Sudah Kafir?

BILA kita mau merenung dan memikirkan secara sungguh-sungguh, mencari jawaban untuk pertanyaan “mengapa atau apa penyebab dari semua bencana yang menimpa manusia? maka jawabannya hanya satu, yaitu karena hukum tidak ditegakk


Bersikap Oposisi, Tiga Menteri PKS Terancam

SBY Segera Umumkan Reshuffle

Jum´at, 06 April 2012 11:49 | Politik | Redaksi


JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam waktu dekat akan mengumumkan ke publik mengenai nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di barisan koalisi parpol pendukung pemerintah. Selain itu, nasib tiga menteri asal PKS di Kabinet kabinetnya juga akan ditentukan bersamaan dengan pengumuman nasib partai berlambang bulan sabit kembar tersebut.

”Nanti statement akan disampaikan secara resmi,” kata Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, kemarin (4/4). Menurutnya, reshuffle kabinet termasuk materi yantg akan diumumkan. ”Bagaimana pun untuk mengangkat dan memberhentikan menteri sepenuhnya ada di presiden," ujarnya.

Seperti diketahui, kemarin malam dilakukan rapat secretariat gabungan (setgab) partai pendukung koalisi pemerintahan yang dipimpin SBY di Cikeas, Bogor. Semua partai anggota koalisi diundang kecuali PKS. Hal tersebut merupakan buntut dari keputusan PKS yang menolak kebijakan pemerintah tentang usulan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Para anggota partai koalisi menilai, sikap tersebut melanggar etika berkoalisi karena PKS masuk dalam jajaran koalisi dan sejumlah kadernya masuk dalam kabinet.

Dalam rapat setgab di Cikeas tersebut, Julian menegaskan tidak diundangnya PKS dalam rapat tersebut merupakan hasil kesepakatan parpol koalisi. "Pak SBY selaku Ketua Setgab mengundang pimpinan parpol di Cikeas, minus PKS," tuturnya.

Wacana bahwa SBY akan mendepak semua menteri asal PKS sebagai buntut dari sikap ‘mbalelo’ dari koalisi tersebut bisa saja terjadi. Sebelumnya, SBY juga pernah mendepak seorang menteri di pos Menristek asal PKS, Suharna Surapranata, sebagai imbas perbedaan sikap politik di parlemen. Kini PKS tinggal menyisakan tiga jatah menteri, Menkominfo Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, dan Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri.

Sementara itu, ancaman ditendang dari koalisi dan kehilangan tiga menteri tidak membuat PKS gentar. Ancaman yang disampaikan setgab koalisi tersebut dianggap angin lalu saja. "Ya enggak apa-apa. Yang tentukan (masuk koalisi atau tidak) adalah SBY bukan kader demokrat," ujar Ketua DPP PKS, Nasir Djamil.

Menurutnya, hingga saat ini tidak ada pernyataan resmi tentang siakp SBY atas keberadaan PKS di koalisi. Untuk itu, PKS merasa tidak perlu memberikan pernyataan resmi atas wacana tersebut.

 Politikus PKS lain, Mardani Ali Sera menambahkan, partainya tidak akan mengemis jabatan menteri kepada SBY. Menurutnya, gonjang-ganjing politik di koalisi hanya dibesar-besarkan oleh para pembantu SBY. "Kami hanya menolak kenaikan BBM di Paripurna. PKS tidak akan mengemis dan meratap semua kami serahkan kepada presiden," katanya.

Langkah selanjutnya yang akan ditempuh PKS jika benar-benar akan didepak dari koalisi adalah menyerahkan keputusan ke Majelis Syuro PKS. "Kemenangan PKS bukan karena koalisi, tapi keberhasilan kinerja PKS sendiri," pungkasnya.

 
Uji Materi

Terkait langkah sejumlah pihak menguji materi Pasal 7 ayat 6 UU APBNP 2012 yang memberi keleluasaan pemerintah menaikkan harga disikapi serius ketua komisi III DPR Benny K. Harman.

"Posisi Pasal 7 ayat 6 itu mati dengan sendirinya, dan mati secara hukum karena muncul adanya ayat 6a. Keberadaan Pasal 7 ayat 6 itu secara yuridis tidak berlaku karena sudah disahkan ayat 6a," kata Benny dalam acara diskusi di press room DPR RI, Senayan, Rabu (4/4).
  Benny mengaku tak masalah apabila Pasal 7 ayat 6a diuji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tetapi ia meminta agar MK tidak terjerumus ke ranah politik saat mengadili gugatan uji materi pasal tersebut. "Persidangan di MK ini lebih banyak ke politik daripada ke konstitusinya. Itu karena orang-orang di sana mayoritas mantan politisi sehingga pengetahuan hukumnya kurang mendalam," ujar politisi Partai Demokrat itu.

Menurut Benny, mayoritas anggota dewan menilai Pasal 7 ayat 6a tidak menyalahi konstitusi. Ia pun menganggap gugatan uji materi yang didaftarkan oleh mantan Menkumham, Yusril Ihza Mahendra sebagai konsekuensi dari kehidupan berdemokrasi. Ia juga mengingatkan agar tidak ada mobilisasi massa setelah pasal tentang penyesuaian harga BBM bersubsidi itu dibawa ke MK.

"Silahkan MK menguji apakah argumentasi atau alasan-alasan yang diajukan Yusril bersama teman-teman terbukti apa tidak. Jangan ketika diserahkan ke MK kita mobilisasi lagi untuk demo," urai Benny.
 Yusril yang ikut hadir dalam diskusi mengatakan, pihaknya bukan cuma akan menguji Pasal 7 ayat 6a terhadap UUD 1945. Ia juga akan menguji apakah pembuatan pasal tersebut sudah sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. "Apakah pasal bertentangan atau gugur juga akan dibicarakan di MK," ucap Yusril.

  Yusril menegaskan, pengajuan permohonan uji meteri Undang-Undang APBN-P 2012 ke Mahkamah Konstitusi (MK) bukan atas dasar kemauannya pribadi. Menurut Yusril, itu dia lakukan karena permintaan masyarakat kepada dirinya selaku advokat.

"Permohonan itu saya ajukan atas permintaan tertulis bermaterai dari ratusan masyarakat yang menunjuk saya selaku advokat untuk melakukan langkah hukum ke MK," kata Yusril.

Meski sudah mendaftarkan perkara tersebut ke MK, menurut mantan Menteri Hukum dan Ham itu, hingga kini permintaan serupa terus mengalir ke kantornya. "Saya yakin, permintaan masyarakat itu akan terus berdatangan dari seluruh penjuru daerah," imbuh Yusril.

Bahkan lanjutnya, DPD juga sudah menyiapkan langkah hukum terhadap lolosnya Ayat 6a pada Pasal 7 UU APBN-P 2012. Yang disoal DPD menyangkut masalah proses pembuatan UU APBN-P itu yang sama sekali tidak mempertimbangkan hasil Paripurna DPD yang memutuskan menolak naiknya harga BBM. "Kalau saya konteksnya permohonan uji materil, kalau DPD bakal mengajukan permohonan uji formil terhadap proses keputusan DPR itu," kata Yusril lagi.

Lebih lanjut Yusril mengingatkan lembaga-lembaga terkait seperti Presiden dan DPR tidak perlu merasa tersinggung dengan permohonan uji materi UU APBN-P 2012 ke MK sebab dalam konteks uji materi lembaga Presiden dan DPR tidak dalam kapasitas tergugat.

"Presiden dan DPR dalam masalah ini tidak dalam kapasitas tergugat. Jadi yang terbaik bersikap biasa saja. Kalau Majelis Hakim MK meminta mereka hadir memberikan keterangan sebaiknya datang saja," saran mantan Ketua Umum Partai PBB itu. (dil/fas/jpn)

Komentar

Jadilah yang pertama memberi Komentar
Sudah Daftar ? Silakan Login.
Nama :
*
Email :
*
Kode Keamanan

Komentar :

Tersisa karakter.