Tutup DAPATKAN BUKU:

Karya Sastra, Seni Budaya, Jurnalistik dan lain sebagainya

Kontak: 081365007573

Riau

April Batas Waktu Usulan Formasi CPNS

  PEKANBARU  (Riaupos.co) - Angka usulan formasi CPNS 2014 diperoleh dari analisis jabatan di seluruh SKPD se-Riau. Dalam kesempatan itu, proses perencanaan keperluan pegawai dirancang

Pekanbaru

Perda Gepeng Tak Jalan

 Anak-anak punk yang berkeliaran dan tidur di emperan toko membuat warga sekitar resah. Foto: teguh prihatna/Riau Pos   PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Semakin menjamurnya gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Pekanbaru dinilai anggota DPRD Kota Pekanbaru, Darnil k

Nasional

Tes CPNS 2014 Dimulai Juni

Setiawan Wangsaatmaja   JAKARTA (JPNN.com) - Perubahan sistim seleksi CPNS 2014 dari metode lembar jawab komputer (LJK) ke computer assisted test (CAT), membuat pemer

OPINI PEMBACA

Mungkinkah Kita Sudah Kafir?

BILA kita mau merenung dan memikirkan secara sungguh-sungguh, mencari jawaban untuk pertanyaan “mengapa atau apa penyebab dari semua bencana yang menimpa manusia? maka jawabannya hanya satu, yaitu karena hukum tidak ditegakk


Pemprov Riau Perlu 831 CPNS

Kamis, 29 Maret 2012 12:21 | Riau | Riau Pos


PEKANBARU
- Pemerintah Provinsi Riau masih memerlukan 831 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Jumlah tersebut diusulkan saat pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) RI memastikan tahun 2012 ini melakukan perekrutan 125 ribu CPNS.

Sementara kabupaten kota di Riau, belum seluruhnya menyiapkan usulan formasi CPNS. Sebagian besar masih menunggu selesainya analisis jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) yang disyaratkan pemerintah pusat untuk pengusulan tahun ini.

Kepala Badan Kepawaian Daerah (BKD) Riau, Zaini Ismail mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan keperluan dan formasi CPNS yang diperlukan di lingkungan Pemprov Riau tanggal 23 Desember 2011 lalu.

‘’BKD Riau sudah mengusulkan dan menyampaikan ke MenPAN-RB tentang formasi dan kebutuhan CPNS Riau. Jumlahnya mencapai 831 orang,’’ ujarnya menjawab Riau Pos usai menghadiri pertemuan dengan Komisi A DPRD Riau, Rabu (28/3).

Jumlah tersebut terdiri dari tenaga kesehatan, pendidikan dan tenaga teknis lainnya. Rinciannya, tenaga guru masih kekurangan sebanyak 35 orang, tenaga kesehatan 452 orang, dan tenaga teknis lainnya 344 orang.

‘’Ini provinsi saja. Sementara untuk keperluan dan formasi dari kabupaten/kota belum diterima BKD Riau,’’ kata Zainal.

Zaini menambahkan, masing-masing BKD kabupaten kota masih melakukan penghitungan dan pengajuan tersendiri dengan analisa. Misalnya saja, dari segi analisa jabatan, analisa beban kerja, dan lainnya. Setidaknya ada lima tahapan analisa yang dilakukan sebelum pengusulan penerimaan dilakukan.

Pihaknya sudah memperingatkan masing-masing BKD kabupaten kota, agar semua formasi kebutuhan itu harus sudah disampaikan paling lambat sebelum Juni 2012. ‘’Asal ini sudah selesai, akan kita sampaikan ke KemenPAN-BR,’’ jelasnya.

Dari data yang diperoleh Riau Pos, beberapa daerah sudah ada yang mempersiapkan pengajuan CPNS, namun masih ada yang sedang menggodok bahkan mengaku belum mendapat pemberitahuan sama sekali.

Salah satu yang sudah siap mengusulkan CPNS adalah Kota Dumai. Badan Administrasi Kepegawaian Daerah (BAKD) Dumai sudah pun menyusun draft ajuan yang masih dalam tahap kajian oleh Sekda Dumai. Namun dipastikan dalam waktu dekat sudah selesai dan langsung disampaikan ke KemenPAN-RB.

‘’Kami mengajukan CPNS tahun ini sebanyak 220 orang, sedangkan untuk honorer yang tercecer (K1) sebanyak 143, namun angka itu kan belum disetujui pusat,’’ ujar Kepala BAKD Dumai, Sepranef Syamsir, kepada Riau Pos Rabu (28/3).

Sepranef mengakui ada perbedaan informasi dari pusat ke daerah. ‘’Kami mendapat informasi batas akhir pengajuan CPNS ke pusat pada Juni 2012 namun saya baca di media kok batas akhirnya sampai 31 Maret 2012, mengenai batas akhir yang bulan Maret 2012 ini kami tidak mendapat pemberitahuan dari pusat, namun kami berusaha akan menyelesaikan sebelum batas itu (31 Maret, red),’’ paparnya.

Ditambahkan Sepranef lagi, sebelumnya juga sudah ada tim dari Men PAN yang langsung turun ke daerah mendata ulang honorer kategori 1 yang tercecer (K1) tersebut, namun BAKD Dumai sampai sekarang tidak mengetahui berapa jumlahnya. ‘’Kami cek di internet pun datanya tak pasti,’’ kata Sepranef.

Tunggu Anjab dan ABK

Sementara Pemko Pekanbaru belum memastikan ikut dalam pengajuan tersebut. Pasalnya, Pemko Pekanbaru sempat dilarang menerima PNS karena 70 persen APBD sudah habis hanya untuk gaji.

Meski begitu, Pemko menyatakan memang masih memerlukan tenaga PNS di beberapa bidang, seperti bidang kesehatan, pendidikan dan teknis.    

Untuk mendapatkan hal tersebut, Pemko saat ini masih melaksanakan Analisis Jabatan (Anjab) agar memiliki data riil keperluan PNS di masing-masing bidang.

‘’Jika mau jujur,  PNS di Pemko Pekanbaru masih kurang untuk melayani 1 juta jiwa warga Pekanbaru. Tim kecil Anjab akan menunjukkan angka kekurangan ril tersebut. Setelah itu baru bisa dipastikan berapa keperluan CPNS yang akan kita ajukan akan datang. Sementara masih belum,’’ terang Kepala BKD Pekanbaru, Hermanius kepada Riau Pos.

Sementara Pemerintah Kabupaten Inhu baru akan menganalisis keperluan jabatan dan beban kerja untuk mengusulkan kebutuhan CPNS. Sementara pengangkatan honorer menjadi CPNS dalam kategori I dan II dengan jumlah sekitar 800 orang lebih dalam waktu dekat kembali akan dilakukan pendataan ulang.

‘’Saat ini belum dapat ditentukan keperluan CPNS yang akan direkrut dan tidak dapat diusulkan begitu saja,’’ ujar Kepala BKD Inhu, Drs H Asriyan MSi melalui Sekretaris BKD Inhu, Drs Dedi Sunardi, Rabu (28/3) di Rengat.

Dikatakannya, analisis Anjab dan ABK baru akan dimulai melalui kerja sama BKD Inhu dengan BKN. Bahkan dalam analisis itu tetap akan melibatkan sejumlah Satker yang ada.

Kondisi serupa juga terjadi di Rokan Hulu (Rohul). BKD setempat belum bisa memastikan keperluan ideal PNS di Rokan Hulu. Karena saat ini masih dalam proses penyusunan Anjab dan (ABK) per setiap Satuan Kerja di lingkungan Pemda Rohul.

Dari perhitungan yang dilakukan tersebut, baru diketahui keperluannya. Kemudian hasil perhitungan ini akan dikirim ke KemenPAN-RB. ‘’Kegiatan Anjab ini untuk menghitung kebutuhan PNS di masing masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), keperluan ideal beban kerja PNS dan sebagainya. Anjab dan ABK ini, salah satu syarat yang diajukan BKN dalam mengajukan keperluan formasi CPNS Rohul,’’ ujar Kepala BKD Rohul Hj Sri Mulyati SSos MSi, Rabu (28/3).

Di Kuansing, pemerintah belum menerima secara resmi surat permintaan untuk merekrut CPNS. ‘’Jadi, apa yang mau kami usulkan?’’ tanya Sekretaris Daerah Kuantan Singingi, Drs H Muharman MPd.

Muharman menilai, apa yang disampaikan oleh KemenPAN-RB ini cenderung membuat pihaknya di daerah bingung. ‘’Kemarin, KemenPAN-RB menyuruh merekrut, besok menyuruh pula menghentikan. Kami menilai rencana ini bolak-balik.  Sampai sekarang, kita belum menerima surat tertulis dari pusat untuk mengusulkan formasi CPNS itu,’’ ujarnya lagi.

Ditambahkannya, karena tidak masuknya surat dari MenPAN-RB untuk menyuruh mengusulkan CPNS itu, maka pihaknya belum membuat usulan formasi terkait formasi penerimaan CPNS tahun ini. Dari hasil rapat pemerintah pusat dengan seluruh pemerintah daerah tahun lalu, Kuantan Singingi tidak diperbolehkan melakukan penerimaan CPNS (moratorium).

Sementara PemkabInhil di tahun 2011 lalu mengusulkan sebanyak sekitar 600 orang CPNS. Usulan ini sesuai dengan permintaan kebutuhan pegawai di Kabupaten Inhil yang terdiri 100 orang tenaga honorer K1 tahun 2010.

‘’Namun untuk jumlah pengajuan CPNS tahun 2012 belum diketahui, sebab hasil verifikasi tersebut belum diketahui hingga kini,’’ ungkap Kepala BKD Kabupaten Inhil, Afrizal.

Tenaga Honor
Di sisi lain, BKD Riau sampai sekarang masih belum menerima keputusan dari KemenPAN-RB tentang pengangkatan CPNS dari tenaga honorer kategori I dan II. Padahal, BKD Riau sudah mengusulkannya ke MenPAN-RB RI tahun 2011 lalu.  ‘’Untuk kategori honorer yang diusulkan kategori I dan II belum ada lampiran siapa-siapa nama yang kami usulkan memenuhi syarat,’’ sebut Zaini Ismail.

Dijelaskannya, kategori tenaga honorer I yang diusulkan untuk pengangkatan sebagai CPNS, mereka yang gajinya dibayar melalui dana APBN dan APBD. Sementara kategori II, yakni pengangkatan CPNS yang penggajiannya dibayar non APBN dan APBD. Namun pengangkatannya terhitung per 1 Januari 2005 dan tidak terputus.

Untuk lingkup Pemerintah Provinsi Riau di luar kabupaten/kota, jumlah honorer yang diusulkan untuk pengangkatan CPNS sebanyak 282 orang. Terdiri dari 153 kategori I dan 130 kategori II. ‘’Kalau jumlah masing-masing kabupaten/kota disusun sendiri,’’ ujarnya.

Menyinggung soal penyesuaian ijazah bila mereka lulus dan diangkat menjadi CPNS, Zaini Ismail menjelaskan, soal proses penyesuaian ijazah sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Riau yang sudah ada. Bila yang bersangkutan lulus dari pendidikan SMA tetap akan ditempatkan golongan IIc sekitar 4 tahun baru bisa mengusulkannya ke IIIa.

‘’Dulu itu tidak diberlakukan, tapi sekarang ini akan saya berlakukan kembali. Dengan pemberlakuan Pergub ini kembali tidakakan terjadi pembengkakkan jumlah pegawai eselon seperti sekarang,’’ jelasnya.

Uji Publik 14 Hari
Instruksi KemPAN-RB tentang kewajiban mengumumkan honorer Kategori I akan diterapkan di Riau. BKD Riau akan melakukan uji publik selama 14 hari.

Upaya itu dilakukan untuk mendukung transparansi dalam perekrutan honorer menjadi CPNS tahun 2012. Hanya saja, waktu pelaksanaan uji publik masih belum final, karena menunggu hasil verifikasi.

Penegasan itu disampaikan Kepala BKD Riau, Zaini Ismail melalui Kepala Bidang Administrasi dan Kepegawaian BKD Riau, Suratno, kepada Riau Pos, Rabu (28/3). Menurutnya, proses verifikasi sudah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

‘’Honorer KI jumlahnya 153 orang. Itu jumlah yang kita usulkan. Namun belum pasti, semuanya diterima, karena hasil verifikasi belum final. Kita tunggu saja,’’ ujarnya.

Saat ditanyakan mengenai mekanisme dan tahapan yang akan dilalui, dia mengatakan nama-nama calon CPNS dari honorer KI akan diumumkan, jika sudah ada kepastian dari BKN dan BPKP. Dia juga belum dapat memastikan kapan uji publik terus dilakukan.

‘’Selama uji publik tersebut, masyarakat dapat mengetahui jumlah honorer yang diangkat menjadi CPNS. Karena tidak akan mungkin main-main untuk pengangkatan aparatur pemerintah tersebut,’’ tutur Suratno.

Saat disinggung mengenai waktu seleksi CPNS yang dijadwalkan Oktober mendatang, dia mengaku belum dapat memastikannya. Katanya, kepastian waktu pelaksanaan seleksi CPNS tergantung Pemerintah Pusat. Kendati demikian untuk pelaksanaan teknis, daerah sudah siap untuk melaksanakannya.

Terkait jumlah honorer kategori I yang mendapatkan prioritas diangkat menjadi PNS akan datang, Kepala BKD Kota Pekanbaru Hermanius menyatakan, datanya masih diverifikasi dan belum memiliki data resmi. Begitu juga dengan tenaga honorer kategori II. Keengganan BKD tersebut dikatakan karena terkait tenaga Honorer masih banyak yang harus diperbaiki sesuai dengan instruksi Kemen PAN-RB.

Sementara Kabupaten Inhu akan mendata ulang 800 lebih honorer yang tergabung dalam K I dan K II untuk melengkapi persyaratan yang disarankan BKN. ‘’Tata cara pendataan ulang itu dengan cara mengirimkan formulir ke masing-masing Satker dan saat ini menunggu ditanda tangani Sekda,’’ terangnya.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mengusulkan 60 honorer Kategori I ke pusat. Namun sampai hari ini masih menunggu surat secara resmi tentang penetapan nama-nama tenaga honorer Kategori I dari Men PAN RB RI.

Terkait Surat Edaran Men PAN-RB Nomor 3 Tahun 2012 yang mewajibkan Pemda mengumumkan honorer tertinggal di media cetak, Kepala BKD Rohul Sri Mulyati menjelaskan, pihaknya belum menindaklanjutinya karena Surat Men PAN-RB yang telah diterima BKD, tidak ada surat lampiran penetapan terhadap nama-nama dari tenaga honorer Rohul kategori I.

Dia menambahkan, untuk tenaga honorer Rohul kategori II yang berjumlah sebanyak 422 orang, BKD telah mengusulkan ke BKN, namun sampai saat ini masih menunggu keputusan Men PAN-RB.

Di bagian lain, Kepala BKD Pelalawan H Abdul Karim SH mengatakan, pihaknya belum memutuskan untuk merekrut atau tidak CPNS 2012 ini. Sementara untuk honorer K1 yang diusulkan sebanyak 184, namun belum diumumkan BKN.

Di Kabupaten Kuansing, Kepala BKD Ramli SSos, dikonfirmasi terkait hal tersebut juga mengaku belum mengetahui baik jumlah maupun siapa saja yang masuk kategori itu. ‘’Verifikasinya ada pada BKN,’’ kata dia.

Persoalkan SE MenPAN-RB
P
ara tenaga honorer yang tergabung dalam FHI (Forum Honorer Indonesia) mempertanyakan tindak lanjut Surat Edaran (SE) MenPAN-RB Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tenaga Honorer Kategori I dan II menjadi CPNS. Pasalnya, SE yang diterbitkan pada 12 Maret 2012 itu tak kunjung ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.

Sudah lebih dari dua pekan sejak SE diterbitkan, ternyata belum semua daerah mengumumkan hasil verifikasi dan validasi tenaga honorer. Kalaupun sudah diumumkan, ternyata timbul masalah juga.

Ketua FHI M Hasbi di Jakarta, Rabu (28/3), menyatakan bahwa honorer yang dinyatakan tidak memenuhi kriteria (TMK) mempertanyakan keabsahan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan tim gabungan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasbi mencontohkan 55 orang honorer  di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan yang masuk daftar TMK.

‘’Mereka mengajukan keberatan karena memenuhi syarat bahkan mereka berada dalam satu daftar gaji dengan lainnya yang dinyatakan memenuhi kriteria (MK),’’ katanya.

Sedangkan anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang, Fauzi, menambahkan, sebelum ada penjelasan yang benar terhadap hasil verifikasi dan validasi sebaiknya tidak dilakukan pengangkatan menjadi CPNS. Hal ini untuk meminimalisir konflik di daerah.

‘’Khusus Kabupaten Empat Lawang, jangan dulu diumumkan sebelum datanya clear karena bisa terjadi masalah,’’ sarannya. (dac/rio/eko/nzr/kas/ari/epp/bun/jps/1*/amy/jpnn/rpg)


Komentar

Jadilah yang pertama memberi Komentar
Sudah Daftar ? Silakan Login.
Nama :
*
Email :
*
Kode Keamanan

Komentar :

Tersisa karakter.