Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan (Foto: vibizdaily.com) Perbesar Gambar

PEKANBARU - Menteri Kehutan (Menhut) Zulkifli Hasan menyebutkan persoalan Pulau Padang sudah selesai secara konsep. Jadi keputusan terkait konflik Pulau Padang, hak-hak rakyat yang berada di dalamnya, seperti kebun karet dan sebagainya harus dikeluarkan.

‘’Kalau perusahaan boleh, masa rakyat tidak boleh, karena rakyat adalah rakyat kita, pemilik NKRI,’’ ujarnya pada jumpa pers usai acara Rakerwil dan Silatwil Partai PAN di Pekanbaru, Sabtu (18/2).

Ditambahkannya, kalau ada kampung di dalamnya, kampung itu harus dikeluarkan. Karena itu Menhut mengatakan sudah membuat surat keputusan (SK) untuk menyelesaikan tapal batas partisipatif. ‘’Nanti masyarakat dilibatkan. Tokoh-tokoh masyarakat, mana yang punya rakyat, mana yang sudah desa, mana yang gambut, kita kasih waktu tiga bulan dan diawasi tim independen. Mudah-mudahan sebelum tiga bulan sudah selesai,’’ ujarnya.

Disebutkannya, pihaknya harus menertibkan di Pulau Padang terkait pelaku-pelaku eksploitasi berupa pembalakan liar. Juga sudah ditertibkan pelaku usaha yang ilegal menebang hutan yang diekpor ke Malaysia dan tambang-tambang yang tanpa izin. ‘’Jadi kita akan benahi nanti,’’ sambungnya. Soal izin operasional RAPP di Pulau Padang, Zulkifli mengatakan akan dicabut kalau semua sudah selesai.

2014, Cluster Sawit Beroperasi
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Hatta Rajasa dalam kesempatan yang sama mengatakan, pada 2014, cluster industri sawit terbesar di Indonesia yang berada di Riau akan dioperasionalkan.

‘’Karena hal ini sejalan dengan Program MP3I. Artinya semua program pemerintah pusat lewat MP3I akan direalisasikan. Dimana bahan-bahan mentah yang selama ini kita ekspor keluar negeri, akan kita olah sendiri dengan mendirikan industri-industri hilirnisasi. Terutama cluster sawit yang kita bangun dan kembangkan industrinya di Dumai dan Kuala Enok,’’ tegas Hatta.

Hatta juga menyinggung mengenai Riau yang merupakan provinsi lima besar di Indonesia dalam memberi sumbangan devisa ke negara. Karena itu, pemerintah pusat perlu mendorong percepatan pembangunan di Riau.

Sumbangan terbesar Riau itu berasal dari sektor minyak dan gas (Migas) serta pertambangan. ‘’Harus kita imbangi dengan mendukung pembangunannya. Kita bantu pemerintah Riau, sehingga fokus pada pembangunan. Mulai sektor pertanian, industri hilir, kawasan industri, infrastruktur, jalan-jalan, pelabuhan, bandara dan produktivitas lainnya, semua dibantu,’’ katanya.

Untuk itu, ia minta pembangunan Riau dapat terwujud. Seperti Dumai sudah memberi PAD dari sektor pelabuhannya dan sebagainya. Pada 2014, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang melarang seluruh bahan mentah diekspor dalam keadaan bahan mentah. Ini karena pemerintah mendorong agar semua industri hilir harus dibangun di dalam negeri.

‘’Upaya ini dilakukan sebagai strategi dalam Master Plan Percepatan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan demi meningkat perekonomian rakyat. Memperbanyak pusat-pusat pertumbuhan, dengan daerah-daerah yang tertinggal,’’ tuturnya. ‘’Saya minta dari Rakerwil ini, rekomendasinya segera disampaikan ke saya. Rekomendasi utama yang harus dilaporkan itu mengenai pembangunan Riau. Kedua, pembangunan Provinsi Riau. Ketiga, pembangunan Provinsi Riau,’’ sebut Hatta berulang-ulang, baru setelah itu diminta soal partainya.

Gubri Dukung
Gubernur Riau, HM Rusli Zainal, mengatakan atas nama Pemprov Riau menyatakan selamat atas terselenggaranya Rakerwil dan Silatwil PAN Riau. Diyakini, pasti banyak program yang dibahas tentunya program internal yang sangat penting dalam meningkatkan kehidupan berdemokrasi.(gus/rpg)

Komentar

Jadilah yang pertama memberi Komentar
Sudah Daftar ? Silakan Login. Nama : * Email : * Kode Keamanan	Komentar : Tersisa karakter.