Perbesar Gambar

 
RUPAT - KEBERADAAN PT Sumatera Riang Lestari (SRL) di Pulau Sumatera khusunya di Provinsi Riau terus membawa pro dan kontra. Belum lepas dari ingatan aksi penolakan besar-besaran dari masyarakat, kali ini justeru gesekan terjadi dari dalam perusahaan.

Ratusan buruh perusahaan pemegang HTI tersebut sektor Pulau Rupat Desa Titi Akar, Kamis (9/2) menggelar aksi mogok kerja. Hal tersebut mereka lakukan karena tunjangan belum dibayarkan. Informasi yang berhasil dirangkum, Kamis (9/2), aksi mogok para karyawan ini disertai dengan memasang tenda di depan Kantor Sektor Rupat Utara.

Para karyawan menuntut, agar perusahaan yang mempekerjakan mereka memenuhi kewajibannya, antaralain perusahaan harus melakukan pembahasan agar pembentukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) harus jelas.

Kemudian, perusahaan harus membayar tunjangan kepulauan dan penebangan, tunjangan uang makan dan transportasi, kelebihan jam kerja, upah lembur serta penambahan hari, baik hari libur nasional atau resmi.

Ratusan pekerja tersebut juga mengultimatum, apabila hak-hak tersebut selama 7 (tujuh) hari belum ada kejelasan ataupun tanggapan dari perusahaan, mereka akan terus menggelar mogok kerja.

“Mulai hari ini kami sudah mogok kerja pak. Apabila pernyataan yang kami sampaikan itu tidak diindahkan oleh pihak manajemen, atau selambat-lambatnya sampai tujuh hari ke depan, maka kami akan terus melakukan mogok kerja,”ujar, Lai salah seorang pekerja saat dihubungi.

Sementara itu, Humas PT SRL, Abdul Hadi ketika dikonfirmasi terkait aksi tersebut menegaskan, bawah tuntutan yang dilakukan para karyawan dengan menggelar aksi mogok yang ditujukan ke manajemen PT SRL tidak tepat.

Dijelaskan, para karyawan yang bekerja di Sektor Titi Akar Pulau Rupat itu bukan tanggungjawab manajemen PT SRL. Ratusan tenaga kerja yang bertugas adalah dari pekerja perusahaan lain yang sudah dikontrak oleh PT SRL dengan ketentuan kesanggupan memenuhi kewajibannya.

“Terkait aksi mogok tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan manajemen PT SRL. Mereka bekerja di bawah manajemen perusahaan lain yang sudah kita kontrak sesuai dengan kesanggupan atau kesepakatan. Bukan domain dan kewenangan kita mengatasi masalah tuntutan para pekerja ini,” tegasnya.(kar/rpg)

Komentar

Jadilah yang pertama memberi Komentar
Sudah Daftar ? Silakan Login. Nama : * Email : * Kode Keamanan	Komentar : Tersisa karakter.