Riau

80 Ribu Warga di Riau Membiru

 PEKANBARU — Sekitar 80 ribu warga Pekanbaru mengikuti jalan santai yang digelar oleh DPD Partai Demokrat Riau dengan tema ”Riau Membiru”. Ini sesuai dengan jumlah tiket yang di

Pekanbaru

Graha Pena Pekanbaru Dibangun 11 Lantai

PEKANBARU - Ahad (20/5) ini menandakan dimulainya pembangunan gedung Graha Pena Pekanbaru yang akan menjadi gedung Riau Pos Media Group (RPMG). Graha

Nasional

Identifikasi Jenazah Tuntas

 Tim DVI (Disaster Victim Identification) sedang membawa jenazah korban pesawat Shukoi Superjet 100 dari tenda identifikasi menuju ruang jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta - Timur, Senin (14/05). Foto : Khairizal Anwar/Rakyat Merdeka/JPNN JAKARTA - Tim Disaster Victim Identification (DVI) Mabes Polri dan Rusia mengaku telah berhasil mengidentifikasi seluruh jenazah korban. Sesuai manife

OPINI PEMBACA

Ikhwal Tekad Wali Kota Pekanba...

Saya bermimpi, di kedua sisi sungai Siak dibangun pula kota yang menghadap ke air itu. Sinar rembulan yang menimpa permukaan air tampak menyejukkan dan restoran di kedua sisi sungai penuh pelanggan. Keuntungannya bagi Pemko? Tentu saja PAD.

Pemkab Teken Rekomendasi Revisi HTI

Massa Sujud Syukur di Meranti

Kamis, 09 Februari 2012 14:16 | Meranti | Dumai Pos


 
SELATPANJANG -  Akhirnya, sesuai dengan harapan ratusan massa Forum Komunikasi Masyarakat Penyelamat Pulau Padang (FKM-PPP), Rabu (8/2) terpenuhi. Setelah melakukan aksi orasi di hari ketiga kedatangan massa dan menginap di depan kantor Bupati Kepulauan Meranti, Jalan Dorak, Selatpanjang dan dilakukan pertemuan dan dialog kembali di ruang rapat melati kantor Bupati, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengeluarkan surat rekomendasi revisi terhadap surat keputusan (SK) Menhut nomor 327 tahun 2009.

Setelah diterima oleh Wakil Bupati, Drs H Masrul Kasmy MSi Selasa (7/2) lalu dan dilakukan dialog dan permintaan perubahan redaksional surat Pemkab bernomor 522.2/Hutbun/02/2012/038 tanggal 3 februari lalu, disepakati Pemerintah akan berusaha merubah redaksional surat kepada menhut untuk segera dilayangkan kembali. Rabu (8/2) kemarin terbukti melalui surat bernomor 100/Tapem/II/2012/18 tentang rekomendasi revisi terhadap surat keputusan menhut RI nomor SK.327/Menhut-II/2009 tertanggal 8 februari 2012 (kemarin) ditandatangani Drs H Masrul Kasmy MSi di layangkan Pemkab Meranti kembali kepada Menhut di jakarta.

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa meneruskan aspirasi masyarakat Pulau Padang yang ingin mengajukan revisi kepada mentri kehutanan RI terhadap surat keputusan mentri kehutanan RI nomor SK 327/Menhut-II/2009 tentang perubahan ketiga atas keputusan mentri kehutanan nomor 130/menhut-II/1993 tanggal 27 februari 1993 tentang pemberian hak penguasaan hutan tanaman industry kepada PT RAPP.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami sampaikan bahwa selama proses pengajuan dan revisi tersebut dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada prinsipnya kami tidak berkeberatan. Kemudian bahwa revisi surat keputusan dimaksud bukan kewenangan pemerintah kabupaten Kepulauan Meranti, oleh karena semua persoalan yang berhubungan dengan revisi tersebut kami serahkan sepenuhnya kepada keputusan bapak mentri kehutanan republic Indonesia.

Yang jelas surat yang dibuat kawan-kawan birokrasi yang jelas harus memiliki kaedah dan sesuai dengan aturan hukum dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Kita hanya mengajukan rekomendasi, bukan keputusan. Sebab yang memiliki keputusan atas SK 327 itu adalah kewenangan pembuat surat tersebut, dalam hal ini adalah mentri kehutanan, ungkap Masrul seraya menunjukkan surat rekomendasi revisi yang dibuat Pemkab Meranti yang juga telah ditandatanganinya.
Wabup juga menyebutkan bahwa komitmen tersebut akan dijalankan dan akan disampaikan kepada Mentri Kehutanan. Namun begitu, lanjutnya, untuk menjawab persoalan itu semua dengan melakukan riset oleh pihak-pihak berkompeten dibidangnya.

Kondisi ini menjadi konsep Pemerintah bersama masyarakat. Yang pasti selaku Pemerintah, kami akan mematuhi aturan-aturan yang berlaku dan mengikat kepada Pemerintah di Kabupaten, ujar Masrul lagi.
Saat menerima setidaknya sebanyak enam orang perwakilan massa FKM-PPP kemarin Wabup, didampingi Asisten I, Drs H Nuriman Khair MM, Asisten II, Drs Sudandri MSi, Asisten III, Drs H Tengku Akhrial dan sejumlah pejabat lainnya. dari pantauan, juga tampak, sejumlah pejabat kepolisian dari Polres Bengkalis yang turun ke Meranti, Pejabat Polsek Tebing Tinggi, Koramil 04 Tebing Tinggi dan lainnya.

Asisten I Setdakab Kepulauan Meranti, Drs H Nuriman Khair MM menambahkan bahwa apapun yang dibuat oleh Pemerintah kabupaten harus dikaji sesuai dengan aspek hukum yang berlaku, termasuk surat rekomendasi tersebut.Yang kita buat dan akan disampaikan Kepada mentri Kehutanan saat ini sudah sesuai dengan aspek hukumnya.

Sedangkan jikalau kita memaksakan membuat surat yang diminta oleh masyarakat maka akan bertentangan dengan aspek hukum yang berlaku, ujarnya. Nuriman juga menjelaskan bahwa surat rekomendasi yang dibuat telah menjadi upaya yang maksimal dalam mengakomodir aspirasi masyarakat yang tidak bertentangan dengan kewenangan dan hukum yang mengikat tentang hal itu.

Dari surat yang disampaikan itu sontak membuat Ridwan dan perwakilan massa yang masuk menemui jajara Pemkab Meranti tersenyum dan bahagia. Setelah mengantongi surat tersebut, bersama perwakilan massa nantinya akan segera kembali ke Jakarta untuk mendesak Mentri yang memiliki kewenangan penuh atas SK 327 tersebut.

“Kita akan mengumpulkan biaya dari sumbangan masyarakat sebagai modal untuk memperjuangkan dan menindaklanjuti rekomendasi revisi dari Pemkab Kepulauan Meranti ke Jakarta dan bergabung dengan massa lainnya yang masih bertahan di sana. Kita akan berangkat keJakarta tiga hari lagi (sabtu, 11 Februari 2012) nanti,” ucapnya girang setelah mendapatkan surat itu kepada RPG.

Isak Tangis Warnai UnjukRasa
Aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan massa Forum Komunikasi Masyarakat Penyelamat Pulau Padang (FMPPP) di depan Kantor Bupati Kepulauan Meranti di Jalan Dorak Selatpanjang, Rabu (8/2) siang kemarin juga diwarnai isak tangis. Para demonstran seakan tak dapat menahan haru setelah mengetahui bahwa tuntutan mereka terhadap surat rekomendasi revisi SK HTI 327 blok Pulau Padang akhirnya terpenuhi.

Bahkan siang itu juga mereka membubarkan diri dan kembali ke kampung halaman untuk beristirahat sejenak sambil mengatur strategi menjelang aksi lanjutan di Kementrian Kehutanan RI di Jakarta. Strategi itu guna membantu 16 orang rekan mereka yang masih bertahan di sana.

Selama tiga hari bertahan di depan Kantor Bupati Kepulauan Meranti di Jalan Dorak Selatnpanjang, para demonstran tak henti-hentinya berorasi. Untuk melayani keingingan massa FKMPPP, maka Bupati Irwan pun meminta kepada wakilnya, Drs H Masrul Kasmy MSi bertemu langsung dengan para demonstran dan membicarakan langkah dan kebijakan yang dibuat Pemkab tentang penyelesaikan kasus HTI PT RAPP Pulau Padang.
Siang itu juga beberapa orang perwakilan massa yang diketuai Ridwan, selaku koordinator, diajak bertemu di ruang rapat kantor bupati. Meski sempat beradu argumen, namun pertemuan yang dipimpin langsung oleh Wabup Masrul Kasmy akhirnya membuka jalan penyelesain.

Kedua belah pihak pun sepakat merombak kembali redaksional surat rekomendasi revisi SK HTI 327 blok Pulau Padang yang sebelumnya telah dikirimkan kepada Menhut. Selain tuntutan dari massa aksi, perombakan itu dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan. Terutama untuk menangkis agar Bupati Kepulauan Meranti yang selama ini telah menjadi korban dalam persoalan HTI tidak sampai terjerat hukum karena kebijakan pusat. Bahkan surat dengan nomor 100/TAPEM/II/2012/18 tersebut ditandatangani langsung oleh Wabup untuk dikirimkan ke Menhut.

Langsung Sujud Syukur

Usai bersalaman, dengan wajah berseri-seri Ridwan beserta beberapa orang rekannya (anggota perwakilan) langsung keluar ruangan. Saat itu juga ia melangkah untuk menemui ratusan massa yang telah menunggu di tenda. Sontak dengan dikomandoi ratusan massa FKM-PPP langsung sujud syukur di jalan Dorak, persis di depan kantor Bupati Kepulauan Meranti. Sementara Wabup beserta rombongan masih menunggu sebelum berhadapan langsung dengan masyarakatnya yang sedang menggelar aksi.

“Alhamdulillah, setelah dua tahun lebih perjuangan kita, hari ini surat rekomendasi revisi SK HTI 327 blok Pulau Padang yang kita tunggu-tunggu akhirnya dikeluarkan. Dan sesuai janji, hari ini juga kita akan pulang. Namun saya ingatkan bahwa perjuangan ini belum usai, masih banyak halangan lain yang harus kita hadapi, terlebih di Kementrian Kehutanan. Jadi, saya ingatkan kepada saudara-saudara agar mempersiapkan diri dan menabung untuk bekal kita ke Jakarta nanti membantu 16 orang rekan kita yang masih bertahan di Kementrian Kehutanan,’ kata Ridwan saat mengumumkan keberhasilan mereka dengan megapone.

Pernyataan Ridwan spontan mengundang suka cita yang mendalam bagi ratusan massa yang hadir. Seketika deraian air mata mengalir dari pipi mereka. Bahkan satu per satu berlarian untuk memeluk Ridwan dan beberapa orang perwakilan yang mereka anggap seperti pahlawan Pulau Padang.

Suasana haru semakin terasa ketika ratusan massa secara serentak melakukan sujud syukur di aspal jalan. Setelah memanjatkan doa pada Illahi, mereka pun kembali bersalaman antara satu dengan lainnya disertai salawat nabi. Saat itu giliran ibu-ibu yang berlarian untuk memeluk Ridwan. Tak ayal, isak tangis kembali pecah sesaat.

Wabup Turut Berurai Air Mata
Usai berbincang-bincang dengan sejumlah pejabat, wartawan dan aparat kepolisian, Wabub Masrul Kasmy yang semula sudah menunggu di teras kantor bupati langsung bergerak ke arah massa. Tujuan kedatangannya kali ini tak lain untuk menyampaikan rasa salut dan bangga serta keprihatinannya terhadap nasib sebagian masyarakat Pulau Padang yang betul-betul merasa terluka dengan kehadiran HTI PT RAPP. Namun, orang nomor dua di kabupaten termuda ini tidak sanggup berkomentar banyak. Suasana haru betul-betul mengundang keibaannya, sehingga menangis di depan masyarakat.

Lagi-lagi isak tangis kembali pecah. Massa yang tak tahan melihat Wabub menangis langsung berdesakan memeluk dan mencium pemimpin mereka itu satu per satu. Usai bersalam-salaman dan berfoto bersama dengan massa aksi, Wabup pun kembali menuju ke kantornya untuk melaksanakan tugas.

Janji para demonstran untuk membubarkan diri setelah surat rekomendasi revisi SK HTI 327 blok Pulau Padang dikeluarkan betul-betul ditepati. Bahkan sesaat setelah pertemuan dengan Wabup, mereka langsung berkemas-kemas untuk pulang ke kampung masing-masing.

Dalam sekejap tenda yang terpasang di pinggir jalan dibongkar kembali. Kemudian dengan berjalan kaki, dan dibantu sepeda motor serta becak, mereka menuju ke pelabuhan dorak untuk menaiki kapal yang telah menunggu. Sebelum azan Zuhur menggema, kondisi di depan kantor bupati sudah dalam keadaan kosong. Tidak terlihat lagi para demonstran, yang tinggal hanya sampah-sampah berserakan di jalan.

Surat yang ditandatangani Wakil Bupati Kepualauan Meranti Drs H Masrul Kasmy MSi tersebut juga disampaikan kepada beberapa pihak sebagai tembusan, seperti Gubernur Riau, Ketua DPRD Provinsi Riau di Pekanbaru, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti di Selatpanjang, Ketua FKMPPP di Teluk Belitung, Ketua Forum BPD Kecamatan Merbau Teluk Belitung.(amy/rpg)

Komentar

Jadilah yang pertama memberi Komentar
Sudah Daftar ? Silakan Login.
Nama :
*
Email :
*
Kode Keamanan

Komentar :

Tersisa karakter.