Tutup DAPATKAN BUKU:

Karya Sastra, Seni Budaya, Jurnalistik dan lain sebagainya

Kontak: 081365007573


Riau

Rumit, Syarat CPNS

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi saat mengakses website panselnas Menpan membuat ratusan pelamar CPNS kebingungan. Hal ini terlihat di hari pertama, Sabtu (20/9) sa

Pekanbaru

Jalur Lambat Terhenti, Warga Minta Ganti Rug ...

Proyek pengerjaan jalur lambat di Jalan HR Soebrantas terhenti karena ada warga yang enggan membongkar bangunannya sendiri. Foto: Mirshal/Riau Pos TAMPAN (RIAUPOS.CO) - Proyek jalur lambat di Jalan HR Soebrantas terhenti. Pasalnya beberapa warga yang terkena dampak pembagunan jalur lambat terse

Nasional

Kalau Ada Jatah-jatahan, Bukan Koalisi Tanpa ...

Pasangan presiden-wapres terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Foto: dok.JPNN JAKARTA - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, ada sisi positif dan negatif dari pengumuman komposisi menteri yang disampaikan

OPINI PEMBACA

Redesign Pilkada

Pertama, pijakan kita tentu berangkat dari uji materi judicial review/JW) UU Nomor 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) oleh Koalisi Masyarakat Sipil (Effendi Gazali) pada 2013 lalu. Salah satu poinnya, meminta MK membatalkan sejumlah pasal dalam UU tersebut. Yaitu Pasal 3 ayat (5) UU PPWP yang menyatakan; Pilpres dilaksanakan setelah pemilu DPR, DPD, dan DPRD....


Pemprov Riau Susun Formasi CPNS 2012

Rabu, 01 Februari 2012 11:23 | Riau | Riau Pos



 
PEKANBARU
- Sebagai tindaklanjut deadline yang diberikan Kemenpan&RB hingga Juni 2012 mendatang, Pemerintah Provinsi Riau meengesa menyiapkan penyusunan formasi CPNS 2012.

Pasalnya, hingga saat ini Pemprov dan sejumlah kabupaten/kota di Riau belum menyusun formasi CPNS.

Meski demikian, sebagian besar daerah optimis bisa memenuhi tenggat hingga Juni mendatang bila ada kepastian dari Kementerian PAN&RB soal penerimaan CPNS tahun ini.

‘’Kami belum miliki formasi yang akan diajukan ke Pemerintah Pusat. Ini yang mesti disusun dulu, sehingga formasi yang ditawarkan sesuai dengan yang diperlukan,’’ ujar Sekretaris Daerah Provinsi Riau H Wan Syamsir Yus kepada Riau Pos, Selasa (31/1).  

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Kepegawaian Daerah akan menyusun formasi secara sistematis sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Ini ditekankan, karena banyaknya persyaratan yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam perekrutan pegawai baru.

‘’Jumlah formasi belum dapat kita pastikan. Karena harus dilakukan pengkajian melibatkan satker yang ada di lingkungan Pemprov Riau,’’ tuturnya.

Saat ditanyakan mengenai deadline hingga Juni yang diberikan Kemenpan RI, dia menilai waktu yang dimiliki masih sangat panjang. Sehingga proses pemutakhiran data dan penyusunan formasi masih dapat dilakukan secara optimal.

Sementara itu, Kepala Bidang Administrasi Badan Kepegawaian Daerah Riau, Suratno mengatakan, untuk menyusun formasi jabatan pihaknya harus melakukan analisa jabatan terlebih dahulu. Upaya ini dilakukan untuk melihat jumlah keperluan pegawai yang akan direkrut.

Hanya saja, BKD Riau masih akan mengacu pada usulan formasi penerimaan CPNS tahun 2011 yang gagal dilakukan. Di mana pada tahun 2011, Pemerintah Provinsi Riau mengajukan 520 formasi untuk tiga bidang, yakni bidang pendidikan, kesehatan dan tenaga teknis.

‘’Rencana tahun lalu 520 formasi, namun ini harus diperbaharui. Kita akan berkoordinasi dengan satker yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Bahkan dengan tim yang telah dibentuk oleh Kemenpan RI,’’ ulasnya.

Saat ditanyakan mengenai usulan formasi CPNS dari kabupaten/kota, dia mengaku belum menerima usulan terbaru untuk tahun 2012. ‘’Kalau yang baru, belum ada satu pun daerah yang mengusulkannya, setiap daerah tentunya akan melakukan kajian dan analisa jabatan terlebih dahulu. Waktu enam bulan ini masih sangat cukup untuk membahas dan mengajukan ke Kemenpan RI,’’ terangnya.

Meranti Koordinasi dengan Menpan
Sementara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti akan melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) untuk memastikan informasi tersebut secara teknis.

Namun begitu, jika memang pengusulan itu diminta, maka pihak Pemkab Meranti akan memakai usulan tahun 2011 lalu yang tidak jadi diakomodir pihak Menpan. Seperti yang disampaikan Kepala Bagian Kepegawaian Setdakab, Sariah SSos MM, Selasa (31/1) kemarin.

‘’Kita akan berkoordinasi terlebih dahulu untuk memastikan informasi itu. Kalau memang benar, apakah mereka (Menpan) bisa menerima usulan lama di tahun 2011 yang ternyata tidak ada penerimaan CPNS atau mengusulkan usulan baru. Oleh karena itu yang terpenting kita akan segera melakukan koordinasi kepada mereka,’’ ujar Sariah.

Rohul Belum Terima Surat
Di bagian lain, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Rokan Hulu sampai hari ini belum menerima surat edaran dari Menpan RB RI.

Kepala BKD Kabupaten Rokan Hulu Hj Sri Mulyati SSos MSi yang dikonfirmasi Riau Pos, Selasa (31/1) menyebutkan, pihaknya akan melaporkan usulan kebutuhan CPNS Rokan Hulu tahun 2012, sebagai mana deadline yang diberikan Kemenpan RB RI kepada pemerintah daeran hingga Juni mendatang.

‘’Sampai saat ini, kita belum ada terima surat edaran dari Menpan, tentang perekrutan CPNS tahun 2012. Memang kalau dilihat dari kebutuhan PNS di Rokan Hulu mencukupi, hanya saja untuk kebutuhan tenaga teknis perlu penambahan pegawai. Memang dua tahun terakhir, Pemda Rohul menunda penerimaan CPNS, dengan harapan ada penambahan untuk tenaga teknis yang dibutuhkan,’’ ujarnya.

Disinggung tentang kesiapan Pemkab Rohul dalam penerimaan CPNS tahun 2012, Sri Mulyati menjelaskan, pihaknya sebelumnya telah melakukan pendataan pegawai dan honorer, serta telah mengirim data pegawai, sesuai jabatan ke Kemenpan RB RI. Namun masih menunggu turunnya surat edaran dari Menpan RI.

Sri Mulyati menyebutkan, kalaupun Pemda Rohul akan melaksanakan seleksi penerimaan CPNS Rokan Hulu tahun 2012, tentunya melihat kebutuhan dan kemampuan anggaran daerah Rohul. Sebab berapapun jumlah kuota yang diberikan Pusat nantinya, akan dipertimbangkan. Artinya kesempatan yang diberikan ke Pemda, tergantung kepada kemampuan dan kebutuhan di daerah

‘’Memang kita masih kurang tenaga teknis seperti sarjana Akutansi, Hukum, Ekonomi, Pertambangan dan teknis lainnya. Kalau tenaga guru boleh dikatakan sudah cukup, hanya saja, pendistribusian dan penyebarannya yang tidak merata. Sebab lebih banyak guru penempatan di kota,’’ katanya.

Sekretaris Daerah Kuansing, Drs H Muharman MPd menyambut baik hal tersebut.

Dan dirinya menyatakan segera menyusun formasi yang nantinya akan diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).

‘’Ya, kalau memang ada peluang menerima CPNS tahun ini, kita akan segera menyusun formasinya. Tentunya sesuai dengan kebutuhan kita di daerah,” ujar Muharman, Selasa (1/2) kemarin.

Namun Muharman mengungkapkan, dalam penerimaan CPNS tahun ini, di mana sebelumnya pemerintah pusat telah menghentikan penerimaan CPNS bagi daerah-daerah yang jumlah PNS-nya membebani anggaran daerah. Dan katanya, Kuansing termasuk daerah yang dilarang menerima CPNS tahun lalu.

Dalam pada itu Sekretaris Daerah Inhu, Drs H R Erisman MSi mengungkapkan harus ada kajian dalam rangka pengusulan kebutuhan CPNS baru. ‘’Salah satunya dengan menggelar rapat bersama pimpinan,’’ ujarnya.

Dikatakannya, pengusulan CPNS pada tahun ini tetap akan melihat kondisi PNS yang ada. Sehingga dengan kondisi yang ada itu akan ditindak lanjuti melalui rapat. ‘’Apabila dalam kenyataanya masih membutuhkan CPNS baru terutama untuk tenaga guru dan medis, akan disampaikan dalam rapat tersebut,’’ tambahnya.

Kepala BKD Inhu, Drs Asriyan MSi melalui Sekretaris BKD Inhu, Drs Dedi Sunardi mengatakan, BKD Inhu sudah mempersiapkan data tenaga yang dibutuhkan. Baik tenaga pendidik maupun tenaga kesehatan.

Jumlah kebutuhan CPNS yang dibutuhkan ini cukup besar. Ini disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

‘’Yang namanya pengajuan jumlahnya tetap besar. Berapa pastinya itu tergantung formasi yang diberikan untuk Inhu,’’ ucapnya. BKD segera akan membawa data ini ke pimpinan daerah. Jika sudah ada persetujuan baru diteruskan ke BKD Provinsi Riau untuk diteruskan kepada Kementeriaan PAN dan RB di Jakarta.

Sunardi kembali menegaskan sebelum diajukan ke Provinsi, harus mendapat persetujuan dari kepala daerah.

‘’Sebab ini saangat ditentukan oleh kebijakan pimpinan, terkait apakah Inhu ikut mengajukan penerimaan CPNS atau tidak. Data yang dibutuhkan sudah disiapkan BKD Inhu,’’ tegasnya.

Untuk Pemerintah Kota (Pemko) Dumai mengaku sudah menyiapkan segala sesuatunya. Sekda Dumai Said Mustafa kepada Riau Pos Selasa (31/1) kemarin mengaku sudah mengetahui hal itu, bahkan tadi (kemarin, red) menurut Sekda Dumai yang belum sebulan dilantik itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan BAKD.

‘’Jadi begini, dulu sebenarnya Pemko Dumai sudah pernah mengajukan rekrutmen CPNS, namun hanya saja ketika itu ada moratorium dan tidak boleh melakukan penerimaan CPNS, maka rencana ajuan CPNS kita pending, dan saat ini seperti ada lampu hijau dari pemerintah pusat, maka berkas CPNS yang lama itu akan kita lengkapi lagi. Artinya persiapan lama kita masih ada hanya tinggal melengkapi yang belum lengkap saja,’’ kata Sekda Dumai Said Mustafa.

Dikatakan Said lagi, Pemko Dumai akan menyiapkan berkas atau data CPNS itu sebelum Juni 2012.

Sementara Pemkab Pelalawan belum menerima surat resmi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) soal mekanisme baru penerinaan CPNS tahun 2012.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pelalawan Abdul Karim SH ketika diubungi Riau Pos mengatakan, BKD segera melakukan proses persiapan rekrutmen CPNS jika sudah menerima surat resmi Menpan.  

‘’Untuk penerimaan CPNS kita secara resmi belum ada pemberitahuan dari Menpan, surat tertulis belum ada. Jadi kita masih menunggu surat tersebut, baru kemudian dipersiapkan,’’ kata Abdul Karim yang dihubungi melalui ponselnya, Selasa (1/2).(rio/amy/epp/jps/ari/kas/rpg/nzr/bun/rpg)



Komentar

Jadilah yang pertama memberi Komentar
Sudah Daftar ? Silakan Login.
Nama :
*
Email :
*
Kode Keamanan

Komentar :

Tersisa karakter.

Check PageRank