Irwan Nasir (Foto: Riau Pos) Perbesar Gambar

SELATPANJANG - Bupati Kepulauan Meranti, Drs Irwan Nasir MSi menyesalkan sikap Kementerian Kehutanan RI yang melempar persoalan perizinan HTI PT RAPP di Pulau Padang kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti.

Menurut orang nomor satu di Kepulauan Meranti itu, jika perizinan itu dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan, maka pencabutannya dikembalikan kepada yang mengeluarkan izin, bukan justru melempar kepada pemerintah daerah.

‘’Sekarang pusat terkesan mengobok-obok pemerintah daerah dengan masyarakat dan dengan pemerintah Kabupaten Bengkalis.  Kami sangat menyesalkan hal itu terjadi,’’ kata Irwan melalui Kepala Bagian Humas Setdakab H Yulizar M SSos MSi didampingi Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Meranti, Ir Makmun Murod, Senin (26/12) di Pekanbaru melalui rilis Humas Pemkab Meranti.

Menurut Bupati, selama ini sikap yang ditunjukkan Pemkab Kepulauan Meranti terkait HTI sudah cukup jelas, yakni meminta meninjau ulang izin tersebut.

Bahkan Pemkab sudah dua kali dimasa Bupati Irwan saat ini menyurati Kemenhut dan satu kali di masa Penjabat Bupati Drs H Syamsuar MSi lalu.

‘’Sekarang justru pusat melempar lagi persoalan izin HTI ke Pemkab Kepulauan Meranti,’’ kata Bupati melalui Kabag Humas Yulizar.

Menyikapi adanya hasil pertemuan Forum Komunikasi Masyarakat Penyelamat Pulau Padang (FKMPPP) dengan pihak kementerian pada 16 Desember lalu yang meminta Bupati Kepulauan Meranti untuk mengeluarkan rekomendasi pencabutan izin operasional PT RAPP di Pulau Padang, Bupati mengatakan bahwa hal itu adalah keputusan yang harus dipertanyakan kembali, sebab terkesan Kemenhut melemparkan persoalan itu kepada Pemkab kepulauan Meranti.

‘’Pusat terkesan cari aman. Mereka yang mengeluarkan izin, kita yang disuruh merekomendasikan mencabut izin. Itukan domain pusat, silahkan saja Menhut yang mencabut izin HTI di Pulau Padang itu, kok malah melempar ke Pemkab Kepulauan Meranti. Kalau memang Menhut mencabut, pemerintah daerah sebagai pelaksanan kebijakan pusat akan menjalankannya,’’ tegas Bupati.

Terkait, poin pencabutan izin dalam notulensi pertemuan FKMPPP dengan Kemenhut itu harus ada rekomendasi dari Pemkab Kepulauan Meranti, lanjut Bupati Irwan hal itu bisa jadi bola liar terhadap Pemkab Kepulauan Meranti, karena diduga implikasi hukum yang ditimbulkan setelah itu, dikhawatirkan Pemkab Kepulauan Meranti justru menjadi tumbal konspirasi dari keputusan pusat tersebut, tegas Irwan.

‘’Kalau memang rekomendasi dari Bupati Kepulauan Meranti itu kuat dan bersifat final, seperti tidak ada implikasi hukum yang ditimbulkan, kita akan keluarkan. Tapi kan tidak demikian, perlu ada kajian ilmiah alasan pencabutan, dan harus ada analisa hukumnya. Makanya kita sesalkan sikap Kemenhut itu menggantung tak bertali dengan melempar bola panas ini ke daerah,’’ kata Irwan.

Masyarakat harus paham duduk persoalan Bupati Kepulauan Meranti juga menyayangkan adanya aksi jahit mulut warga Pulau Padang Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti di Jakarta saat ini, termasuk adanya rencana aksi warga di Kantor Bupati Kepulauan Meranti hari ini, Selasa.

Masyarakat harus paham duduk persoalan, jangan sampai dimanfaatkan pihak yang tak bertanggung jawab,  dan terkesan Pemkab Meranti lah yang salah dan bertanggung jawab atas semua ini. 

‘’Izin RKT ini dikeluarkan Bupati Bengkalis. Anehnya pusat justru melemparkan konflik HTI ini kepada Pemkab Meranti,” ujarnya.(amy/rpg)

Komentar

Jadilah yang pertama memberi Komentar
Sudah Daftar ? Silakan Login. Nama : * Email : * Kode Keamanan	Komentar : Tersisa karakter.