Riau

Dewan Pers Terima 511 Pengaduan dari Masya ...

WORKSHOP WARTAWAN: Ketua Komisi Bidang Pengaduan masyarakat dan Penegakan Etika Dewan Pers, Agus Sudybio (kiri) memberikan arahan dalam workshop Sosialisasi Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PWI Riau di Hotel Pangeran Pekanbaru, Rabu (16/5/2012).(foto aznil fajri)  PEKANBARU - Dewasa ini pers mengalami krisis kepercayaan publik. Publik bisa banyak pilihan untuk memilih media. Jika masyarakat tak percaya dan

Pekanbaru

Polisi Selidiki Kasus Bocah Dicubit 39 Tem ...

PEKANBARU — Penyelidikan pihak kepolisian terhadap laporan keluarga N, murid kelas 3 salah satu SD yang ada di Kecamatan Limapuluh atas dugaan penganiayaan yang dialaminya terus berlanjut.Dari i

Nasional

Jasad Pramugari Ditemukan Sepotong

BOGOR  - Tim SAR TNI-Polri kembali berhasil menemukan satu jenazah korban jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100, kemarin. Jenazah berjenis kelamin perempuan itu diduga salah seorang pramugari dari

OPINI PEMBACA

Ikhwal Tekad Wali Kota Pekanba...

Saya bermimpi, di kedua sisi sungai Siak dibangun pula kota yang menghadap ke air itu. Sinar rembulan yang menimpa permukaan air tampak menyejukkan dan restoran di kedua sisi sungai penuh pelanggan. Keuntungannya bagi Pemko? Tentu saja PAD.

30 Warga Adat Lampung Dibunuh

Selidiki Video Penggal Kepala

Kamis, 15 Desember 2011 12:19 | Nasional | Nasional | Redaksi


JAKARTA - Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengaku terkejut dengan adanya video pemenggalan kepala yang diduga dilakukan aparat di Mesuji, Lampung.

Orang nomor satu di Korps Bhayangkara ini memerintahkan langsung Kabareskrim Komjen Sutarman untuk turun langsung mengusut. ‘’Agar tak berlarut-larut,’’ ujar Timur Pradopo usai rapat kerja dengan Komisi III DPR tadi malam pukul 22.30.

Kejadian pembantaian warga terjadi di sebuah kampung adat di Provinsi Lampung. Sekelompok warga dari lembaga adat Megoupak mengadukan terjadinya pembantaian 30 warga yang diduga dilakukan oknum PT SI selama dua tahun terakhir.

‘’30 korban telah tewas sepanjang 2009-2011,’’ ujar Bob Hasan, ketua tim advokasi lembaga adat Megoupak, dalam rapat bersama sejumlah anggota Komisi III DPR di gedung parlemen, Jakarta, Rabu (14/12).

Rombongan didampingi mantan anggota DPR, Mayjen (Purn) TNI Saurip Kadi.

Menurut Bob, kejadian memilukan itu terjadi saat PT SI, perusahaan yang bergerak di bidang sawit ingin melakukan perluasan lahan. Perusahaan yang dipimpin warga negara Malaysia bernama Benny Sutanto alias Abeng itu itu bermaksud melakukan perluasan di kawasan Tulang Bawang, Mesuji dan Sungai Sodong. ‘’Perusahaan itu ada sejak 2007, namun didirikan pada 2003,’’ ujar Bob.

Perluasan lahan ditolak warga adat sekitar. Ini karena warga di tiga kawasan itu tak pernah bercucuk tanam dengan mengembangkan kelapa sawit.

‘’Penduduk setempat menanam sengon, albasia untuk kehidupan, sehingga mereka menolak,’’ kata Bob,

Penolakan itu sepertinya ditanggapi bengis oleh PT SI dengan membentuk PAM Swakarsa demi memaksa warga. Saurip Kadi menyatakan, diduga kuat di belakang PAM Swakarsa itu juga dibekingi aparat keamanan.

Mereka memaksa warga adat sekitar. ‘’Timbul korban jiwa ketika itu,’’ ujar Saurip.

Bukannya diselesaikan secara hukum, kata Saurip, para warga adat Lampung itu kembali jadi korban. Apalagi, para korban itu dibunuh secara keji. ‘’Akibatnya mereka takut, apalagi kejadiannya seperti itu,’’ kata Saurip.

Dalam laporannya itu, rombongan adat juga menampilkan video pembantaian keji yang diduga dilakukan PAM Swakarsa bentukan PT SI.

Dalam video amatir itu, sekelompok orang dengan pakaian hitam dengan tutup wajah melakukan penyiksaan sadis ke warga adat Lampung.

Para warga itu dibunuh dengan keji, seperti ditebas lehernya, dipotong-potong anggota badannya dan kemudian digantung di tiang-tiang. Tampak sangat jelas dalam video itu darah yang berceceran dan kepala manusia yang dipotong dan diletakkan di atas mobil.

Kejadian tak berperikemanusiaan itu disaksikan sejumlah warga yang nampaknya dipaksa menonton langsung.

Ada pula warga yang ditembak dari bagian bawah badannya hingga kemudian menembus kepala. ‘’Sudah cukup, jangan diputar lagi. Ini mengerikan sekali,’’ ujar anggota Komisi III DPR, Ahmad Yani.

Bob menambahkan, ratusan warga juga menderita luka secara fisik akibat tekanan itu. Dia menyatakan, para korban yang masih hidup kini mengalami trauma psikis dan stres berat. ‘’Mereka melihat anggota keluarganya dibantai di depan matanya,’’ kata Bob.

Sesuai pasal 67 UU Kehutanan, masyarakat hukum adat wajib diakui keberadaaannya seiring keberadaan unsur adatnya, serta hak-hak kolektif ini diatur dalam UUD 1945.

Menurut Bob, adanya jaminan negara untuk melindungi warga adat telah dilanggar melalui pembantaian itu.

Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo menyatakan, Komisi III harus segera membentuk tim kecil untuk segera melakukan kunjungan lapangan di tempat kejadian perkara.

Bambang mempertanyakan, bagaimana bisa kejadian sekeji ini bisa luput dari perhatian aparat. ‘’Kejadian sudah ada setahun lalu, itu luput dari perhatian aparat, luput dari rekam jejak DPR, luput dari perhatian publik,’’ ujarnya.

Menurut Bambang jika melihat rekaman, bisa jadi ada keterlibatan aparat. Dalam video yang ditayangkan, terlihat oknum yang membantai membawa senjata khas milik aparat hukum.

‘’Karena senjata yang dikalungi petugas yang menggorok itu adalah jenis SS1, senjata buru sergap organik Brimob,’’ jelasnya.

Kunjungan lapangan itu, kata Bambang, akan diprioritaskan saat reses anggota DPR yang dimulai pekan depan. Komisi III nanti akan segera membentuk kelompok-kelompok kecil untuk pembagian tugas kunjungan lapangan.

‘’Kami juga akan memanggil Kapolda, Kapolres, dan Kapolsek terutama yang bertugas di tempat kejadian perkara,’’ ujarnya.

Anggota Komisi III DPR, Edi Ramli Sitanggang juga mengaku prihatin atas kejadian itu. Dia mendukung upaya Komisi III DPR untuk membentuk tim kecil menyelidiki langsung di lapangan.

‘’Ini perbuatan sadis, tapi kami tetap menjunjung asas praduga tak bersalah,’’ tegasnya.

Abdul Kadir Wokanubun, Direktur Advokasi YLBHI yang selama ini mendampingi warga menjelaskan, peristiwa itu tak hanya berlangsung di Mesuji, Lampung. Namun, juga di Mesuji, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.

‘’Lokasinya memang berdekatan, hanya dibedakan sungai. Bisa ditempuh tiga jam jalan darat,’’ katanya.

Data resmi yang dicatat YLBHI, serangkaian kekerasan itu berlangsung dengan beking aparat. ‘’Kami mendesak Kapolri bertanggungjawab langsung atas hal ini,’’ katanya.

Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengatakan ada dua kejadian yang diurus Polri terkait kasus pembantaian warga di kawasan Sumatera. Pertama kasus di wilayah Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan dan kasus di Kabupaten Mesuji, Lampung.

‘’Di Sumatera Selatan kejadian 21 April 2011. Di Lampung 11 November 2011. Kalau melihat yang kami laporkan kejadiannya beda sehingga tayangan tadi memang ada di wilayah Mesujii, Ogan Ilir. Kedua wilayah ada dalam satu batas wilayah yang berdekatan,’’ katanya.

Kapolri mengatakan, kejadian di Mesuji, Sumsel yang berkaitan dengan sengketa lahan tanaman sawit sudah dimediasi Pemda setempat. Kejadian pengeroyokan sudah diselesaikan Kapolda Sumsel dan telah ditetapkan 6 tersangka.

‘’Tinggal menunggu hasil sidang peradilan,’’ ujarnya.

Kejadian di wilayah Mesuji, Lampung yang terkait sengketa lahan, Kapolri mengatakan ada masyarakat yang disandera masyarakat. Saat polisi mendatangi tempat kejadian, di tengah jalan dicegat masyarakat.

‘’Ada satu masyarakat yang meninggal. Sementara dua polisi yang bawa senjata sudah diproses di peradilan,’’ tuturnya.

Kabareskrim Komjen Sutarman yang mendampingi Kapolri mengaku sudah pernah melihat video itu sebelumnya. ‘’Mungkin itu gambar lama yang diulang atau diedit,’’ kata Sutarman. Dia belum berani memastikan karena timnya baru akan bekerja.(rdl/bay/jpnn)

Komentar

Jadilah yang pertama memberi Komentar
Sudah Daftar ? Silakan Login.
Nama :
*
Email :
*
Kode Keamanan

Komentar :

Tersisa karakter.