Pasangan PAS, Firdaus dan Ayat Cahyadi (Foto: Riau Pos) Perbesar Gambar

PEKANBARU (RP)- Rekapitulasi perolehan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berlangsung Kamis (19/5). Semua kecamatan telah menuntaskan penghitungan. Hingga pukul 21.30 WIB malam tadi, KPU Kota Pekanbaru baru menerima hasil rekapitulasi suara dari 10 kecamatan.

Dua kecamatan lagi sudah selesai, namun belum menyerahkan. Namun demikian, ke-12 kecamatan yang menyelesaikan penghitungan sudah menggambarkan hasil Pemilukada secara keseluruhan.

Pasangan Firdaus-Ayat (PAS) tetap unggul dari Septina Primawati-Erizal Muluk (Berseri) dengan 154.543 suara berbanding 107.268 suara. PAS mendapatkan 57,26 persen suara, sedangkan Berseri 39,74 persen. Penghitungan di tingkat PPK ini juga diwarnai penolakan penandatanganan berita acara oleh saksi salah satu pasangan calon.

‘’Sampai malam tadi, KPUD menerima 10 hasil rekap suara di tingkat PPK, yaitu Kecamatan Pekanbaru Kota, Senapelan, Payung Sekaki, Bukit Raya, Marpoyan Damai, Sukajadi, Sail, Lima Puluh, Tampan, dan Rumbai Pesisir. Sementara Tenayan Raya dan Rumbai belum menyerahkan,’’ kata Ketua KPUD Pekanbaru Yusri Munaf SH MHum.

Dua kecamatan yang belum menyerahkan ini, sudah selesai melakukan penghitungan, hanya belum menyerahkan hasil ke KPUD. Dari keterangan petugas, Jumat (20/5) pagi ini akan diserahkan ke KPUD. Apa hasil rekap yang diserahkan ke KPUD sama dengan hasil Desk Pemilukada? Yusri menyebut, KPUD belum tahu, karena hasil rekap baru sah dibuka KPUD pada 24 Mei saat rekap hasil di KPUD. Dari situ semuanya akan terlihat jelas.

Hasil rekapitulasi di Kecamatan Tampan di gedung Bapelkes Jalan HR Soebrantas, PAS meraih 23.692, Berseri 12.856 di empat kelurahan yaitu Simpang Baru, Sidomulyo Barat, Tuah Karya dan Delima. ‘’Jika dipersentasekan, raihan suara PAS sekitar 64 persen,’’ ujar Ketua PPK Tampan, Awis Qorni SAg.

Saat rekapitulasi berlangsung, sempat terjadi protes. Seorang saksi dari tim Berseri, Rahman, mengaku keberatan dengan hasil penghitungan dan mendesak agar dilakukan coblos ulang di Kecamatan Tampan. ‘’Kalah dan menang adalah suatu hal yang wajar dalam sebuah pertandingan. Namun kami tak mengakui bila kekalahan terjadi karena kecurangan,’’ ujarnya.

Menurut Rahman, ada sejumlah indikasi pelanggaran yang perlu ditindaklanjuti. Di antaranya penggunaan joki saat memilih, masalah data DPT yang tak jelas, undangan yang tak sampai ke pemilih, kartu suara yang rusak, serta dugaan keterlibatan KPU, wali kota dan camat dalam mempengaruhi pemilih.

Menanggapi tuntutan ini Awis mengatakan hal itu sah-sah saja asal sesuai koridor hukum yang berlaku. ‘’Itu hak mereka. Kami hanya bertugas bagaimana rekapitulasi berlangsung tanpa ada hambatan,’’ ujarnya.

Kondisi serupa juga terjadi saat penandatanganan rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Payung Sekaki. Saksi dari tim Berseri tak menandatangani satu pun berkas yang ada. Ridwan SPd, yang namanya tertera di kolom saksi tim Berseri menyebutkan, hal itu sesuai instruksi ketua koalisi. ‘’Kita hanya menjalankan instruksi,’’ ujar Ketua PAC (Pimpinan Anak Cabang) PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) Payung Sekaki ini.

Selain tak menandatangani hasil rekapitulasi, Ridwan juga diinstruksikan Ketua Tim Koalisi Berseri, H Muhammaddun SE untuk tak membuat surat keterangan keberatan atas hasil suara yang telah diterima Kecamatan Payung Sekaki dari empat kelurahan yang ada di sana.

Sementara, Ketua PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Payung Sekaki, HM Tarsono menegaskan, hasil rekapitulasi tetap akan diserahkan ke KPUD. ‘’Sebab tak ada masalah mendasar dari tak ditandatanganinya hasil di tingkat PPK. Terlebih mereka juga tak ada membuat surat keberatan dengan hasil suara,’’ kata Tarsono. Dari hasil perolehan di PPK Payung Sekaki, PAS unggul di empat kelurahan. Yakni Labuh Baru Timur, Labuh Baru Barat, Tampan, dan Air Hitam dengan 14.115 suara. Berseri meraih 10.745, suara tak sah 638, total jumlah pemilih 25.498 dari 50.926 DPT.

Menyangkut keberatan saksi dalam menandatangani berita acara rekap penghitungan di tingkat kecamatan, Ketua KPUD Pekanbaru Yusri Munaf mengatakan itu tak berpengaruh sama sekali. Pasalnya, dalam penyelesaian sengketa ini, ada tiga tahapan, yaitu di TPS, PPK dan KPUD. ‘’KPUD siap mengakomodir,’’ katanya.

Di Marpoyan Lancar
Rekapitulasi di Kecamatan Marpoyan Damai berjalan lancar. ‘’Alhamdulillah rekap lancar, aman tanpa masalah. Kedua saksi menerima dan sudah menandatangani,’’ ujar Ketua PPK Marpoyan Damai Ir Rubianto.

Hal ini juga dibenarkan saksi PAS, Hamdani MS. Sementara saksi Berseri tak dapat ditemui karena sedang ada di tempat lain saat wartawan memantau di kantor Camat Marpoyan Damai Jalan Arifin Achmad.

Dari hasil rekapitulasi yang didapat Riau Pos, PAS unggul dengan selisih lebih dari enam ribu atau tepatnya 6.103 suara. Dengan rincian yang didapat dari total selisih 22.045 suara yang didapat PAS, dikurangi perolehan Berseri 15.942 suara. Total warga Marpoyan yang mencoblos di lima kelurahan adalah 39.040 dengan rincian 37.987 suara sah dan selebihnya dinyatakan tak sah.

Pleno di Kecamatan Sukajadi dengan total pemilih yang menggunakan hak suaranya 14.984. PAS meraih 8.752, Berseri 5.579. Dari jumlah itu, total suara sah 14.331, suara yang tak sah 653. Jika dipersentase, PAS 61.07 persen, Berseri 38,93 persen. Kedua saksi dari dua pasangan menyetujui hasil pleno, namun saksi Berseri juga mengisi formulir keberatan. ‘’Tingkat partisipasi pemilih hanya 46,43 persen, sisanya golput,’’ kata Ketua PPK Sukajadi Arwin.

Pleno di Kecamatan Bukitraya, total pemilih 30.393, PAS 17.167, Berseri 12.075, total suara sah 29.242, suara tak sah 1,151. ‘’Para saksi masing-masing pasangan yang ikut pleno menyetujui, ‘’ungkap Ketua PPK Bukitraya Fahri.

Berseri Lapor ke KPU Riau
Tim Berseri melaporkan Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Logistik KPUD Pekanbaru, Tengku Rafizal ke KPU Riau karena telah membongkar 49 kotak suara untuk Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan yang telah disegel pada Ahad (15/5) lalu. KPU membuka kotak tanpa disaksikan Panwaslu, tim pemenangan kandidat calon wali kota, dan tanpa rapat pleno komisioner KPUD Pekanbaru. Pembongkaran kotak suara untuk mengganti DP4 jadi DPT hanya disaksikan Ketua KPU Yusri Munaf dan Sekretaris KPU.

‘’Selain ke KPU Riau, kita juga melapor ke KPU Pusat, ke Panwaslu serta KPU Pekanbaru sendiri. Kita berharap agar persoalan yang terorganisir, terstruktur dan masif ini di lapangan bisa diusut tuntas. Kita yakin dari satu persoalan ini nanti akan berkembang jadi berbagai persoalan lainnya,’’ kata Ketua Tim Koalisi Berseri, Muhammaddun Royan di KPU Riau didampingi Faisal Aswan dan Martius Busti, Kamis (19/5). Muhammadun menyebutkan, jika berbagai kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan Pemilukada Pekanbaru tak segera diusut tuntas tanpa kepastian, pihaknya khawatir akan muncul gerakan-gerakan dari masyarakat yang selama ini tak diinginkan semua pihak.

Faisal Aswan mengatakan, pihaknya telah menerima banyak pengaduan bagaimana antara Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah banyak versi. Selama pelaksanaan Pemilukada Pekanbaru, KPU tak bersikap netral.

Menanggapi laporan pembukaan kotak suara, Ketua KPUD Pekanbaru Yusri Munaf SH MHum tak mempersoalkan. Menurutnya, tindakan anggotanya itu atas sepengetahuan dirinya dan ia turut menyaksikan. Persoalan kotak suara jangan disalahartikan. KPUD melakukan itu karena ada informasi yang disampaikan petugas KPPS di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan terjadi keraguan akan informasi jumlah DPS yang disampaikan ke KPU.

Informasi data yang disampaikan adalah data pra DPS. KPU mengisi logistik pada tiap-tiap kotak suara berdasar laporan KPPS. ‘’Jika terdapat kekeliruan dan itu disampaikan sebelum disitribusikan, wajar dilakukan, karena masih tanggung jawab KPU,’’ tegas Yusri. Terhadap tuduhan merusak dan pemalsuan DPS, menurutnya tak benar sama sekali, karena KPUD bisa membuktikan itu. ‘’Saya dapat pastikan, tak ada pengrusakan, yang ada perbaikan. Begitu juga pemalsuan DPS, bisa dicek kebenarannya,’’ katanya.

Dikatakan, tindakan perbaikan itu bertujuan agar tak menimbulkan kesalahan saat pemilihan. Akan lebih baik diperbaiki sehingga tak berdampak lebih buruk saat pemilihan. Dan benar adanya dari hasil pengecekan itu, telah terjadi kesalahan di informasi data jumlah DPS di 49 TPS sehingga perlu diperbaiki. Sementara untuk lainnya tidak sama sekali. ‘’Ini bukan pembongkaran, melainkan perbaikan data. Jangan disalahartikan,’’ ujarnya.

Untuk tuduhan keberpihakan KPUD, kata Yusri, itu tak benar. Sebagai penyelenggara Pemilukada, KPUD bersikap sudah tentu netral, karena sudah ada dalam peraturan perundang-undangan. ‘’Buktikan di mana KPUD tidak netral itu,’’ sebutnya.(*3/*2/*7/gus/eko/aal)

Komentar

Jadilah yang pertama memberi Komentar
Sudah Daftar ? Silakan Login. Nama : * Email : * Kode Keamanan	Komentar : Tersisa karakter.