PASIRPENGARAIAN  - Sebanyak 15 tokoh masyarakat dan tokoh adat Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba, Senin (26/9) mendatangi Kantor DPRD Rohul.

Kedatangan perwakilan masyarakat Tangun ini  didampingi Ketua LKA Bangun Purba Bangun Nasution.

Mereka disambut baik oleh Ketua DPRD Rohul H Hasanuddin NSt SH, Ketua Komisi II Wahyuni SSos, anggota DPRD H Zulkarnaen dan  Gusri SSi. Selain itu, hadir Bukhari selaku ketua  tim yang ditunjuk masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan mereka.

Kehadiran mereka untuk menyampaikan aspirasi terkait masalah sengketa lahan antara masyarakat Tangun dengan PT Sumatera Syilva Lestari yang beroperasi di daerahnya.

Menurut Bukhari, mereka berharap DPRD sebagai wakil rakyat membantu masyarakat dalam penyelesaian sengketa lahan seluas 600 hektare yang berada di areal HTI PT SSL.

Ia mengaku, lahan seluas 600 merupakan tanah ulayat masyarakat Tangun. Namun, tanah tersebut direbut oleh perusahaan untuk ditanami akasia.

‘’Sudah sering kita sampaikan persoalan ini ke DPRD, tapi sampai hari ini belum ada penyelesaian. Kami perwakilan masyarakat Tangun meminta agar perusahaan mengembalikan lahan seluas 600 hektare dan menghentikan pekerjaaan di lahan 600 hektare itu,’’ ujarnya.

Sedangkan tokoh masyarakat Tangun Asman menjelaskan, tanah seluas 600 hektare tersebut benar-benar milik adat Desa Tangun. Sehingga, tidak diberikan atau ada kesepakatan dengan perusahaan.

‘’Kami mendesak DPRD Rohul memberikan solusi terbaik untuk kesejahteraaan masyarakat. Tanah adat untuk anak kemenakan, bukan diambil begitu saja oleh perusahaan. Apalagi, di lahan tersebut kini oleh masyarakat Tangun bercocok tanam padi,’’ katanya.

Ditambahkan Bukhari, masyarakat Tangun saat ini masih bertahan dan bersabar dengan adanya aktivitas perusahaan yang merusak tanaman padi dan mencabut tanaman sawit masyarakat. Namun, ia mengaku tidak bisa meredam jika ada tindakan dari masyarakat.

‘’Sekarang ini, bagaimana solusinya agar masyarakat adat Tangun jangan sampai  bentrok lagi. Sebab, di lapangan sudah sengit. Masyarakat tanam padi, perusahaan tanam akasia.  Kondisi ini mendesak, agar perusahaan menghentikan menanam akasia di lahan 600 hektare terebut. Kami menginginkan, tahun mendatang masyarakat sudah menanam padi,’’ tegasnya.

Hal senada disampaikan perwakilan masyarakat hukum adat Tangun M Isa. Ia meminta keseriusan pemerintah daerah dan DPRD Rohul untuk menuntaskan permasalahan lama antara masyarakat Tangun dengan PT SSL tersebut.       

‘’Kami hadir di sini karena sudah mendesak sekali. Pertemuan ini sudah lama diharapkan. Mau tak mau, kami datang kesini meminta Anggota Dewan membantu masyarakat. Tidak bisa ditawar-tawar, saat ini warga menanam padi sesuai musim tanam. Mohon ini diperjuangkan, supaya selesai,’’ ujarnya.

Ia menyebutkan, suatu saat kesabaran masyarakat Tangun ada batasnya. Dikhawatirkan, terjadi bentrok antara masyarakat dengan perusahaan, bila DPRD dan Pemkab Rohul tidak serius menyelesaikan persoalan tersebut.

Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua DPRD Rohul H Hasanuddin NST SH mengaku akan secepatnya menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun, karena keterbatasan waktu dan padatnya agenda DPRD, maka belum tuntas dibahas.

‘’Pada 2004 lalu, sewaktu menjadi Wakil Ketua DPRD Rohul, saya sudah beri keputusan yang nekad, agar perusahaan kembalikan lahan 600 hektare itu kepada masyarakat. Juli 2011, saya sudah menyurati perusahaan agar menghentikan aktivitas di lahan tersebut, sebelum ada musyawarah dengan masyarakat,’’ kata Hasanuddin yang mengaku dalam pekan ini,  pimpinan DPRD akan menugaskan Komisi I, II dan III untuk turun ke lapangan menyelesaiakan persoalan tersebut.(epp/rpg)

Komentar

Jadilah yang pertama memberi Komentar
Sudah Daftar ? Silakan Login. Nama : * Email : * Kode Keamanan	Komentar : Tersisa karakter.