Tutup DAPATKAN BUKU:

Karya Sastra, Seni Budaya, Jurnalistik dan lain sebagainya

Kontak: 081365007573


Riau

Rumit, Syarat CPNS

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi saat mengakses website panselnas Menpan membuat ratusan pelamar CPNS kebingungan. Hal ini terlihat di hari pertama, Sabtu (20/9) sa

Pekanbaru

Pesawat Dara Air Meledak di Bandara SSK II P ...

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pesawat Dara Air jenis B737-900-ER dengan nomor penerbangan DRA 128 route Jakarta-Pekanbaru meledak dan terbakar di  shoulder area Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanb

Nasional

Kalau Ada Jatah-jatahan, Bukan Koalisi Tanpa ...

Pasangan presiden-wapres terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Foto: dok.JPNN JAKARTA - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, ada sisi positif dan negatif dari pengumuman komposisi menteri yang disampaikan

OPINI PEMBACA

Redesign Pilkada

Pertama, pijakan kita tentu berangkat dari uji materi judicial review/JW) UU Nomor 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) oleh Koalisi Masyarakat Sipil (Effendi Gazali) pada 2013 lalu. Salah satu poinnya, meminta MK membatalkan sejumlah pasal dalam UU tersebut. Yaitu Pasal 3 ayat (5) UU PPWP yang menyatakan; Pilpres dilaksanakan setelah pemilu DPR, DPD, dan DPRD....


Ketua KPU Pusat: PSU Kewenangan KPUD

Kamis, 25 Agustus 2011 11:04 | Politik | Riau Pos



KAMPAR - Pemilihan kepala daerah (Pemilukada) yang dilaksanakan di seluruh Tanah Air merupakan wujud demokrasi, dan melalui Pemilukada masyarakat yang menentukan pilihannya.

Demikian ditegaskan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Prof HA Hafiz Anshary AZ MA. Namun demikian, menurut Hafiz dalam perjalanan demokrasi tak jarang menimbulkan sengketa dan juga polemik di antara sesama calon.

‘’Saya hadir tengah-tengah masyarakat Kabupaten Kampar untuk memberikan motivasi dalam melaksanakan pesta demokrasi lima tahun,’’ kata Hafiz Anshary, di sela-sela rapat pleno terbuka penetapan dan peenntuan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar periode 2011-2016, Rabu (24/8).

Untuk Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pekanbaru, lanjutnya, dalam pelaksanaan merupakan kewenangan KPU setempat. KPU Pusat dalam hal ini bertidak dalam pengawasan.

Meski dalam laporannya pelaksanaan PSU ditunda dari jadwal yang sudah ditetapkan, akan tetapi hal itu pasti memiliki alasan yang kuat. ‘’Bagi KPU pusat penundaan itu banyak sebabnya, namun yang jadi alasan utama adalah anggaran,’’ katanya.

Dalam pelaksanaan Pemilukada itu, sebutnya tak lepas dari penganggaran.

Anggaran ini merupakan faktor penunjang dari penyelanggara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. KPU Pekanbaru, katanya lagi, sudah beberapa kali melakukan konsultasi terhadap pelaksanaan PSU.

Dari KPU Pusat sudah memberikan masukan dan saran terhadap proses pelaksanaan. Begitu juga dengan masalah yang dihadapi dan acuan dalam amar putusan MK.(aal/rpg)



Komentar

Jadilah yang pertama memberi Komentar
Sudah Daftar ? Silakan Login.
Nama :
*
Email :
*
Kode Keamanan

Komentar :

Tersisa karakter.

Check PageRank