Tutup DAPATKAN BUKU:

Karya Sastra, Seni Budaya, Jurnalistik dan lain sebagainya

Kontak: 081365007573

Riau

136 Pekerja SPE Putus Kontrak

SIAK (RP) - Pekerja BUMD PT Sarana Persada Energi (SPE) Siak putus  kontrak. Mereka yang diputus kontrak itu berjumlah 136 orang.  Penyebabnya karena kontrak telah berakhir. ‘’Me

Pekanbaru

PPDB Online 29 Juni

Pekanbaru- Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru mempersiapkan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) Tahun Ajaran 2015-2016. PPDB tingkat SMA sederajat dijadwalkan bakal dibuka serentak

Nasional

PAN Buat Terobosan Baru

Zulkifli Hasan dan Hatta Rajasa berbincang-bincangs saat Kongres PAN IV di Bali 28 Februari-3 Maret 2015 lalu. PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Kongres IV Partai Amanat Nasional (PAN) yang berlangsung di Bali, 28 Februari-3 Maret lalu menghasilkan beberapa keputusan,

OPINI PEMBACA

Redesign Pilkada

Pertama, pijakan kita tentu berangkat dari uji materi judicial review/JW) UU Nomor 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) oleh Koalisi Masyarakat Sipil (Effendi Gazali) pada 2013 lalu. Salah satu poinnya, meminta MK membatalkan sejumlah pasal dalam UU tersebut. Yaitu Pasal 3 ayat (5) UU PPWP yang menyatakan; Pilpres dilaksanakan setelah pemilu DPR, DPD, dan DPRD....


Ketua KPU Pusat: PSU Kewenangan KPUD

Kamis, 25 Agustus 2011 11:04 | Politik | Riau Pos



KAMPAR - Pemilihan kepala daerah (Pemilukada) yang dilaksanakan di seluruh Tanah Air merupakan wujud demokrasi, dan melalui Pemilukada masyarakat yang menentukan pilihannya.

Demikian ditegaskan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Prof HA Hafiz Anshary AZ MA. Namun demikian, menurut Hafiz dalam perjalanan demokrasi tak jarang menimbulkan sengketa dan juga polemik di antara sesama calon.

‘’Saya hadir tengah-tengah masyarakat Kabupaten Kampar untuk memberikan motivasi dalam melaksanakan pesta demokrasi lima tahun,’’ kata Hafiz Anshary, di sela-sela rapat pleno terbuka penetapan dan peenntuan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar periode 2011-2016, Rabu (24/8).

Untuk Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pekanbaru, lanjutnya, dalam pelaksanaan merupakan kewenangan KPU setempat. KPU Pusat dalam hal ini bertidak dalam pengawasan.

Meski dalam laporannya pelaksanaan PSU ditunda dari jadwal yang sudah ditetapkan, akan tetapi hal itu pasti memiliki alasan yang kuat. ‘’Bagi KPU pusat penundaan itu banyak sebabnya, namun yang jadi alasan utama adalah anggaran,’’ katanya.

Dalam pelaksanaan Pemilukada itu, sebutnya tak lepas dari penganggaran.

Anggaran ini merupakan faktor penunjang dari penyelanggara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. KPU Pekanbaru, katanya lagi, sudah beberapa kali melakukan konsultasi terhadap pelaksanaan PSU.

Dari KPU Pusat sudah memberikan masukan dan saran terhadap proses pelaksanaan. Begitu juga dengan masalah yang dihadapi dan acuan dalam amar putusan MK.(aal/rpg)



Komentar

Jadilah yang pertama memberi Komentar
Sudah Daftar ? Silakan Login.
Nama :
*
Email :
*
Kode Keamanan

Komentar :

Tersisa karakter.

Check PageRank