Tutup DAPATKAN BUKU:

Karya Sastra, Seni Budaya, Jurnalistik dan lain sebagainya

Kontak: 081365007573


Riau

Rumit, Syarat CPNS

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi saat mengakses website panselnas Menpan membuat ratusan pelamar CPNS kebingungan. Hal ini terlihat di hari pertama, Sabtu (20/9) sa

Pekanbaru

Pesawat Dara Air Meledak di Bandara SSK II P ...

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pesawat Dara Air jenis B737-900-ER dengan nomor penerbangan DRA 128 route Jakarta-Pekanbaru meledak dan terbakar di  shoulder area Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanb

Nasional

Kalau Ada Jatah-jatahan, Bukan Koalisi Tanpa ...

Pasangan presiden-wapres terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Foto: dok.JPNN JAKARTA - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, ada sisi positif dan negatif dari pengumuman komposisi menteri yang disampaikan

OPINI PEMBACA

Redesign Pilkada

Pertama, pijakan kita tentu berangkat dari uji materi judicial review/JW) UU Nomor 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) oleh Koalisi Masyarakat Sipil (Effendi Gazali) pada 2013 lalu. Salah satu poinnya, meminta MK membatalkan sejumlah pasal dalam UU tersebut. Yaitu Pasal 3 ayat (5) UU PPWP yang menyatakan; Pilpres dilaksanakan setelah pemilu DPR, DPD, dan DPRD....


Biaya Nikah Gratis

Senin, 04 Maret 2013 20:12 | Nasional | Nasional | Riau Pos
ilustrasi/riaupos Perbesar Gambar




 
JAKARTA  - Nikah tidak dipungut biaya alias gratis di Kantor Urusan Agama (KUA) bakal menjadi kenyataan. Kementerian Agama (Kemenag) RI sudah menyampaikan usulannya ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Kini tinggal dukungan semua fraksi di dewan dan diharapkan sudah mendapat kepastian pekan ini. Bahkan, Kemenag sudah menyiapkan rumusan biaya tambahan bagi KUA jika pembebasan biaya nikah disetujui legislatif.

Inspektur Jenderal Kemenag, Mochamad Jasin mengatakan, biaya nikah di KUA masih menjadi polemik dan memerlukan kepastian secepat mungkin. ‘’Saya berharap pekan ini sudah ada keputusan. Semoga semua fraksi di DPR mendukung sehingga ada kekuatan dan dukungan,’’ ujarnya kepada JPNN, kemarin.

Semakin tertunda, kata Jasin, semakin banyak pihak dirugikan dan menjadi polemik sosial berkepanjangan. Terutama bagi para pejabat pernikahan atau para penghulu. Saat ini saja, menurutnya, penghulu dari KUA di daerah Bantul, Jawa Tengah, sudah mulai diperiksa karena dilaporkan menerima gratifikasi akibat menerima uang tambahan dari praktik menikahkan.

‘’Sebab di beberapa daerah itu ada KUA mematok harga Rp150 ribu. Itu di luar amplopnya. Lah nanti misalnya dapat lagi berarti kan double,’’ paparnya.

Jasin mengatakan pihaknya saat ini sudah merumuskan beberapa opsi untuk biaya pernikahan di KUA dititikberatkan pada pembebasan biaya alias gratis dari saat ini sebesar Rp30 ribu. Membebaskan tarif pencatatan biaya nikah itu disertai dengan pemberian uang transport lokal bagi penghulu bertugas di luar kantor sebesar Rp110 ribu atau ada tambahan lain.

Bagi penghulu yang khutbah nikah atau jadi wali diberikan biaya profesi sebesar Rp390 ribu. ‘’Untuk opsi ini memang harus mengubah PP Nomor: 47/2004 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sebab Rp30 ribu itu kan masuk ke kas negara, lah kalau dihapus, ya itu di PP-nya harus dihilangkan,’’ ulasnya.

Jasin juga setuju anggaran untuk KUA dari saat ini rata-rata Rp2 juta per bulan ditingkatkan menjadi sekitar Rp5 juta. Sebab tugas KUA relatif banyak bukan sekadar menikahkan saja, mencakup urusan wakaf, zakat, penyelenggaraan ibadah haji termasuk memberikan manasik, dan membina kerukunan umat beragama. ‘’Jadi sebenarnya ujung tombak juga di Kemenag,’’ ungkapnya.

Jasin berharap pembebasan biaya nikah disertai pemberian solusi lain bagi para pejabat nikah di KUA agar bisa tetap beroperasi segera mendapat dukungan dari semua pihak terutama DPR. ‘’Kalau ditutup oleh biaya APBN kan lebih jelas dan ada kriteria pengunaannya untuk kemudian dilaporkan. Jadi ada kepastian,’’ tegasnya.

Sebelumnya, Fraksi PKS mendukung agar biaya nikah digratiskan. Anggota Komisi VIII Fraksi PKS Nasir Jamil menyatakan, seperti halnya pembuatan Kartu Tanda Penduduk, biaya nikah gratis sekaligus membiayai dan operasional KUA. ‘’Ini untuk memberi pelayanan publik kepada masyarakat,’’ ujar Nasir.

Menurut Nasir, petugas KUA bukan hanya melakukan pencatatan pernikahan tapi juga menyelenggarakan pencatatan pernikahan dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, ibadah sosial, pengembangan keluarga sakinah dan kependudukan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam. Saat ini, dari 2010 sampai 2012 ada 8.000 pernikahan yang tidak dicatat di KUA.

‘’Karena itu, FPKS mengusulkan agar biaya operasional KUA ditingkatkan dari Rp2 juta per bulan menjadi Rp20 juta per bulan,’’ ujarnya.

Nasir menilai, penambahan biaya ini tidak akan membenani APBN. Sebab dari total 5.382 KUA bila dikalikan Rp20 juta hanya Rp1,29 triliun per tahun.

Ditambah biaya pencatatan nikah Rp500 ribu untuk 2,4 juta orang yang menikah menjadi Rp1,2 triliun. Bila dijumlah hanya mencapai angka Rp2,49 triliun. Angka tersebut hanya 0,148 persen dari total APBN Tahun 2013 yang sebanyak Rp1.683 triliun. ‘’KUA harus dioptimalkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada ummat dengan mengoptimalkan tugas dan fungsinya tersebut. Sehingga anggaran KUA juga harus ditingkatkan,’’ ujarnya.(gen/bay/jpnn/hpz)



Komentar

Jadilah yang pertama memberi Komentar
Sudah Daftar ? Silakan Login.
Nama :
*
Email :
*
Kode Keamanan

Komentar :

Tersisa karakter.

Check PageRank