Bupati Rokan Hulu mendapatkan Bintang Jasa Utama ( Foto : rohulnews.com) Perbesar Gambar

JAKARTA  - Pemberian tanda jasa dan kehormatan tidak hanya diberikan kepada para pendamping mantan presiden dan wakil presiden, serta mantan menteri. Deretan kepala daerah juga ikut mewarnai penyematan tanda jasa 2011, baik gubenrur maupun bupati dan wali kota.

Penerima Bintang Mahaputera Utama, misalnya. Di antara empat penerima, tiga orang adalah gubernur. Mereka adalah Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, dan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo. Satu lagi penerima Bintang Mahaputera Utama adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif.

Wali kota dan bupati yang mendapat tanda jasa adalah Bupati Rokan Hulu Achmad, Wali Kota Tasikmalaya Syarif Hidayat, Wali Kota Solo Joko Widodo, dan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin. Keempatnya mendapatkan Bintang Jasa Utama.

Penerima Bintang Jasa Utama yang lain adalah Sunarso (kepala Badan Pelaksana, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo), Surono (kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Kementerian ESDM), dan Siti Nurbaya Bakar (sekretaris jenderal DPD).

Sebagaimana diketahui, menjelang peringatan HUT RI, pemerintah memberikan tanda jasa dan kehormatan kepada putra putri terbaik bangsa yang dinilai memiliki jasa luar biasa. “Itu merupakan penetapan dari dewan gelar,” kata Menko Polhukam Djoko Suyanto.

Selain nama-nama tersebut, penerima tanda jasa adalah Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Taufik Kiemas, dan Ani Yudhoyono yang mendapat Bintang Republik Indonesia Adipradana. Kemudian, Mufidah Jusuf Kalla dan Asmaniah Hamzah Haz memperoleh Bintang Mahaputera Adipradana.

Sejumlah mantan menteri juga menerima Bintang Mahaputera Adipradana. Mereka, antara lain, Nur Hasan Wirajuda (mantan Menlu), Aburizal Bakrie (mantan Menko kesra), Sri Mulyani Indrawati (mantan Menkeu), Siti Fadilah Supari (mantan Menkes), Meutia Hatta (mantan menteri negara pemberdayaan perempuan), dan Mohammad Ma”ruf (mantan Mendagri).

Sementara itu, suara sumir pemberian tanda jasa masih muncul karena sejumlah penerima dianggap tidak layak. Selain Ani Yudhoyono, yang sempat menimbukan kritik adalah masuknya Sri Mulyani dan Aburizal Bakrie dalam deretan penerima penghargaan tersebut.

Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo merupakan salah satu yang menyatakan bahwa DPR pantas merasa dilecehkan atas masuknya nama Sri Mulyani. Sebagai sosok yang dianggap punya masalah terkait peran dan posisi dalam skandal Bank Century, mantan menteri keuangan itu seharusnya tak ikut menerima penghargaan.

“Jangan lupa bahwa sikap politik DPR itu ditetapkan dalam sidang paripurna DPR. Menjadi kewajiban pemerintah mematuhi keputusan politik DPR,” tegas Bambang Soesatyo kemarin (13/8). Anggota Komisi III DPR menyatakan, sikap politik DPR terkait Century telah jelas merujuk pada dugaan keterlibatan tokoh perempuan yang kini menjadi salah seorang petinggi World Bank tersebut.(fal/dyn/jpnn)

Komentar

Jadilah yang pertama memberi Komentar
Sudah Daftar ? Silakan Login. Nama : * Email : * Kode Keamanan	Komentar : Tersisa karakter.