Tutup DAPATKAN BUKU:

Karya Sastra, Seni Budaya, Jurnalistik dan lain sebagainya

Kontak: 081365007573

Riau

Gaji Guru Bantu Cair Dua Tahap

  PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Selama 2014, Pemprov Riau menyiapkan anggaran total sebesar Rp100,5 miliar untuk gaji ribuan Guru Bantu (GB) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Riau. Hingga Ra

Pekanbaru

LPJU Dibiarkan Padam

 Lampu penerangan jalan umum di Jalan HR Soebrantas tidak menyala di malam hari sehingga kondisi di sekitar jalan menjadi gelap. Foto: teguh prihatna/riau pos   PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Lampu penerangan jalan umum (LPJU) di sejumlah ruas jalan protokol seperti Jalan HR Soebrantas dan Soekarno Hatta tid

Nasional

Gara-gara Jersey Liverpool, Dahlan Iskan Ra ...

  TANGERANG (JPNN.COM) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan punya beberapa alasan mengapa pagi hari ini 24/4) mengelar rapat p

OPINI PEMBACA

Mungkinkah Kita Sudah Kafir?

BILA kita mau merenung dan memikirkan secara sungguh-sungguh, mencari jawaban untuk pertanyaan “mengapa atau apa penyebab dari semua bencana yang menimpa manusia? maka jawabannya hanya satu, yaitu karena hukum tidak ditegakk


MK Bubarkan BP Migas

Selasa, 13 November 2012 15:10 | Ekonomi | Redaksi

 

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) membubarkan keberadaan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas), karena dinilai berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Selain itu, keberadaan BP Migas juga dinilai bertentangan dengan Undang-Undang 1945.

 

"Karena dalam praktiknya telah membuka peluang bagi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Maka menurut MK, keberadaan BP Migas tidak konstitusional dan bertentangan dengan tujuan negara tentang pengelolaan sumber daya alam dalam pengorganisasian pemerintah," ujar Ketua MK Machfud MD dalam sidang pembacaan putusan di gedung MK, Jakarta, Selasa (13/11).

 

Dengan adanya putusan ini, maka pemerintah diminta untuk segera menata ulang pengelolaan sumber daya minyak bumi dan gas alam di tanah air. "Dimana harus tetap berpijak pada penguasaan oleh negara dan berorientasi pada upaya manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat, dengan organisasi yang efisien dan di bawah langsung pemerintah,"ujarnya.

 

Putusan ini diambil, setelah sebelumnya sejumlah masyarakat melakukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas.  UU ini dinilai sama sekali tidak berpihak pada masyarakat, namun justru kepada pihak asing. Permohonan diantaranya diajukan Ketua Umum (Ketum) Pengurus Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Hasyim Muzadi, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amidhan, mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Fahmi Idris,dan sejumlah tokoh lainnya.

 

"Cukup alasan menyatakan keberadaan BP Migas inkonstitusional. Sesuatu yang berpotensi melanggar konstitusi bisa diputus oleh MK sebagai perkara inkonstitusionalitas," ujar Machfud.(gir/jpnn)

Komentar

Jadilah yang pertama memberi Komentar
Sudah Daftar ? Silakan Login.
Nama :
*
Email :
*
Kode Keamanan

Komentar :

Tersisa karakter.