Tutup DAPATKAN BUKU:

Karya Sastra, Seni Budaya, Jurnalistik dan lain sebagainya

Kontak: 081365007573

Riau

Presiden Ternyata Belum Terima RTRW Riau

  JAKARTA (RIAUPOS.CO) -  Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi menyatakan hingga saat ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Pekanbaru

Masyarakat Riau Long March, Kecam Kebiadaba ...

Ribuan warga Riau yang berada di Pekanbaru melakukan aksi long march dan penggalangan dana. Mereka juga mengecam aksi serangan Israel ke warga Gaza di Palestina, Ahad (13/7/2014). Foto: DEFIZAL/RIAU POS   PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Sejumlah elemen masyarakat di Pekanbaru terus menggelorakan kecaman keras pada aksi biadab Israel. Ahad (13/7) kemari

Nasional

Biaya Naik, Paspor JCH Digratiskan

  JAKARTA (JPNN.COM) - Pemerintah telah menetapkan kenaikan pembuatan paspor biasa dari Rp255 ribu menjadi Rp355 ribu. Kenaikan harga itu bertep

OPINI PEMBACA

Mungkinkah Kita Sudah Kafir?

BILA kita mau merenung dan memikirkan secara sungguh-sungguh, mencari jawaban untuk pertanyaan “mengapa atau apa penyebab dari semua bencana yang menimpa manusia? maka jawabannya hanya satu, yaitu karena hukum tidak ditegakk


MK Bubarkan BP Migas

Selasa, 13 November 2012 15:10 | Ekonomi | Redaksi

 

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) membubarkan keberadaan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas), karena dinilai berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Selain itu, keberadaan BP Migas juga dinilai bertentangan dengan Undang-Undang 1945.

 

"Karena dalam praktiknya telah membuka peluang bagi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Maka menurut MK, keberadaan BP Migas tidak konstitusional dan bertentangan dengan tujuan negara tentang pengelolaan sumber daya alam dalam pengorganisasian pemerintah," ujar Ketua MK Machfud MD dalam sidang pembacaan putusan di gedung MK, Jakarta, Selasa (13/11).

 

Dengan adanya putusan ini, maka pemerintah diminta untuk segera menata ulang pengelolaan sumber daya minyak bumi dan gas alam di tanah air. "Dimana harus tetap berpijak pada penguasaan oleh negara dan berorientasi pada upaya manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat, dengan organisasi yang efisien dan di bawah langsung pemerintah,"ujarnya.

 

Putusan ini diambil, setelah sebelumnya sejumlah masyarakat melakukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas.  UU ini dinilai sama sekali tidak berpihak pada masyarakat, namun justru kepada pihak asing. Permohonan diantaranya diajukan Ketua Umum (Ketum) Pengurus Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Hasyim Muzadi, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amidhan, mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Fahmi Idris,dan sejumlah tokoh lainnya.

 

"Cukup alasan menyatakan keberadaan BP Migas inkonstitusional. Sesuatu yang berpotensi melanggar konstitusi bisa diputus oleh MK sebagai perkara inkonstitusionalitas," ujar Machfud.(gir/jpnn)

Komentar

Jadilah yang pertama memberi Komentar
Sudah Daftar ? Silakan Login.
Nama :
*
Email :
*
Kode Keamanan

Komentar :

Tersisa karakter.