Tutup DAPATKAN BUKU:

Karya Sastra, Seni Budaya, Jurnalistik dan lain sebagainya

Kontak: 081365007573

Riau

Polda Tahan Jamal Abdillah

DIGIRING:  Mantan Ketua DPRD Bengkalis Jamal Abdillah (baju merah muda) digiring petugas Polda Riau untuk menjalani pemeriksaan Selasa (28/4/2015). (Defizal/Riau Pos) Bergegas Jamal Abdillah ke luar dari ruang pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (direskrimsus) Polda Riau. Waktu menunjukkan pukul 16.00

Pekanbaru

Pencongkel Rumah Kosong Dibekuk Polsek Senap ...

Polisi mengawal tiga tersangka pencurian dengan pemberatan.(pekanbarumx.co)   PEKANBARU—Kabar dari tetangganya membuat Dian Hidayat kaget. Secepatnya ibu rumah tangga berusia 21 tahun ini pulang ke rumah. Benar s

Nasional

PAN Buat Terobosan Baru

Zulkifli Hasan dan Hatta Rajasa berbincang-bincangs saat Kongres PAN IV di Bali 28 Februari-3 Maret 2015 lalu. PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Kongres IV Partai Amanat Nasional (PAN) yang berlangsung di Bali, 28 Februari-3 Maret lalu menghasilkan beberapa keputusan,

OPINI PEMBACA

Redesign Pilkada

Pertama, pijakan kita tentu berangkat dari uji materi judicial review/JW) UU Nomor 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) oleh Koalisi Masyarakat Sipil (Effendi Gazali) pada 2013 lalu. Salah satu poinnya, meminta MK membatalkan sejumlah pasal dalam UU tersebut. Yaitu Pasal 3 ayat (5) UU PPWP yang menyatakan; Pilpres dilaksanakan setelah pemilu DPR, DPD, dan DPRD....


MK Bubarkan BP Migas

Selasa, 13 November 2012 15:10 | Ekonomi | Redaksi


 

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) membubarkan keberadaan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas), karena dinilai berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Selain itu, keberadaan BP Migas juga dinilai bertentangan dengan Undang-Undang 1945.

 

"Karena dalam praktiknya telah membuka peluang bagi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Maka menurut MK, keberadaan BP Migas tidak konstitusional dan bertentangan dengan tujuan negara tentang pengelolaan sumber daya alam dalam pengorganisasian pemerintah," ujar Ketua MK Machfud MD dalam sidang pembacaan putusan di gedung MK, Jakarta, Selasa (13/11).

 

Dengan adanya putusan ini, maka pemerintah diminta untuk segera menata ulang pengelolaan sumber daya minyak bumi dan gas alam di tanah air. "Dimana harus tetap berpijak pada penguasaan oleh negara dan berorientasi pada upaya manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat, dengan organisasi yang efisien dan di bawah langsung pemerintah,"ujarnya.

 

Putusan ini diambil, setelah sebelumnya sejumlah masyarakat melakukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas.  UU ini dinilai sama sekali tidak berpihak pada masyarakat, namun justru kepada pihak asing. Permohonan diantaranya diajukan Ketua Umum (Ketum) Pengurus Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Hasyim Muzadi, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amidhan, mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Fahmi Idris,dan sejumlah tokoh lainnya.

 

"Cukup alasan menyatakan keberadaan BP Migas inkonstitusional. Sesuatu yang berpotensi melanggar konstitusi bisa diputus oleh MK sebagai perkara inkonstitusionalitas," ujar Machfud.(gir/jpnn)



Komentar

Jadilah yang pertama memberi Komentar
Sudah Daftar ? Silakan Login.
Nama :
*
Email :
*
Kode Keamanan

Komentar :

Tersisa karakter.

Check PageRank