Tutup DAPATKAN BUKU:

Karya Sastra, Seni Budaya, Jurnalistik dan lain sebagainya

Kontak: 081365007573


Riau

Panitia Pemekaran Gunung Sahilan Darussalam ...

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Ketua Panitia Pemekaran Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam H Abridar dan rombongan mendatangi Kantor DPRD Provinsi Riau, Kamis (28/8). Kedatangan mereka ingin menyampaikan

Pekanbaru

Jalan Agus Salim Kembali Dipenuhi PKL

Para pedagang kaki lima kembali membuka lapak dan berjualan di badan Jalan Agus Salim, Kamis (28/8/2014). Sebelumnya jalan ini telah bersih dari pedagang pada saat libur Idul Fitri lalu. Foto: teguh prihatna/riau pos KOTA (RIAUPOS.CO) - Sempat bersih dari pedagang kaki lima karena digusur saat libur Idul Fitri lalu, kini Jalan Agus Salim kembali dipenuhi oleh PKL

Nasional

MK Kukuhkan Jokowi-JK Pemenang Pilpres 2014 ...

 Putusan Sidang MK Kukuhkan Jokowi-JK Pemenang Pilpres 2014. JPNN.com   JAKARTA (JPNN.COM) - Mahkamah Konstitusi mengukuhkan kemenangan pasangan calon presiden nomor urut dua, Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pengukuhan it


MK Bubarkan BP Migas

Selasa, 13 November 2012 15:10 | Ekonomi | Redaksi

 

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) membubarkan keberadaan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas), karena dinilai berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Selain itu, keberadaan BP Migas juga dinilai bertentangan dengan Undang-Undang 1945.

 

"Karena dalam praktiknya telah membuka peluang bagi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Maka menurut MK, keberadaan BP Migas tidak konstitusional dan bertentangan dengan tujuan negara tentang pengelolaan sumber daya alam dalam pengorganisasian pemerintah," ujar Ketua MK Machfud MD dalam sidang pembacaan putusan di gedung MK, Jakarta, Selasa (13/11).

 

Dengan adanya putusan ini, maka pemerintah diminta untuk segera menata ulang pengelolaan sumber daya minyak bumi dan gas alam di tanah air. "Dimana harus tetap berpijak pada penguasaan oleh negara dan berorientasi pada upaya manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat, dengan organisasi yang efisien dan di bawah langsung pemerintah,"ujarnya.

 

Putusan ini diambil, setelah sebelumnya sejumlah masyarakat melakukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas.  UU ini dinilai sama sekali tidak berpihak pada masyarakat, namun justru kepada pihak asing. Permohonan diantaranya diajukan Ketua Umum (Ketum) Pengurus Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Hasyim Muzadi, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amidhan, mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Fahmi Idris,dan sejumlah tokoh lainnya.

 

"Cukup alasan menyatakan keberadaan BP Migas inkonstitusional. Sesuatu yang berpotensi melanggar konstitusi bisa diputus oleh MK sebagai perkara inkonstitusionalitas," ujar Machfud.(gir/jpnn)



Komentar

Jadilah yang pertama memberi Komentar
Sudah Daftar ? Silakan Login.
Nama :
*
Email :
*
Kode Keamanan

Komentar :

Tersisa karakter.