Tutup DAPATKAN BUKU:

Karya Sastra, Seni Budaya, Jurnalistik dan lain sebagainya

Kontak: 081365007573


Riau

Rumit, Syarat CPNS

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi saat mengakses website panselnas Menpan membuat ratusan pelamar CPNS kebingungan. Hal ini terlihat di hari pertama, Sabtu (20/9) sa

Pekanbaru

Pesawat Dara Air Meledak di Bandara SSK II P ...

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pesawat Dara Air jenis B737-900-ER dengan nomor penerbangan DRA 128 route Jakarta-Pekanbaru meledak dan terbakar di  shoulder area Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanb

Nasional

Kalau Ada Jatah-jatahan, Bukan Koalisi Tanpa ...

Pasangan presiden-wapres terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Foto: dok.JPNN JAKARTA - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, ada sisi positif dan negatif dari pengumuman komposisi menteri yang disampaikan

OPINI PEMBACA

Redesign Pilkada

Pertama, pijakan kita tentu berangkat dari uji materi judicial review/JW) UU Nomor 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) oleh Koalisi Masyarakat Sipil (Effendi Gazali) pada 2013 lalu. Salah satu poinnya, meminta MK membatalkan sejumlah pasal dalam UU tersebut. Yaitu Pasal 3 ayat (5) UU PPWP yang menyatakan; Pilpres dilaksanakan setelah pemilu DPR, DPD, dan DPRD....


MK Bubarkan BP Migas

Selasa, 13 November 2012 15:10 | Ekonomi | Redaksi


 

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) membubarkan keberadaan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas), karena dinilai berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Selain itu, keberadaan BP Migas juga dinilai bertentangan dengan Undang-Undang 1945.

 

"Karena dalam praktiknya telah membuka peluang bagi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Maka menurut MK, keberadaan BP Migas tidak konstitusional dan bertentangan dengan tujuan negara tentang pengelolaan sumber daya alam dalam pengorganisasian pemerintah," ujar Ketua MK Machfud MD dalam sidang pembacaan putusan di gedung MK, Jakarta, Selasa (13/11).

 

Dengan adanya putusan ini, maka pemerintah diminta untuk segera menata ulang pengelolaan sumber daya minyak bumi dan gas alam di tanah air. "Dimana harus tetap berpijak pada penguasaan oleh negara dan berorientasi pada upaya manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat, dengan organisasi yang efisien dan di bawah langsung pemerintah,"ujarnya.

 

Putusan ini diambil, setelah sebelumnya sejumlah masyarakat melakukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas.  UU ini dinilai sama sekali tidak berpihak pada masyarakat, namun justru kepada pihak asing. Permohonan diantaranya diajukan Ketua Umum (Ketum) Pengurus Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Hasyim Muzadi, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amidhan, mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Fahmi Idris,dan sejumlah tokoh lainnya.

 

"Cukup alasan menyatakan keberadaan BP Migas inkonstitusional. Sesuatu yang berpotensi melanggar konstitusi bisa diputus oleh MK sebagai perkara inkonstitusionalitas," ujar Machfud.(gir/jpnn)



Komentar

Jadilah yang pertama memberi Komentar
Sudah Daftar ? Silakan Login.
Nama :
*
Email :
*
Kode Keamanan

Komentar :

Tersisa karakter.

Check PageRank